BERITABUANA.CO, JAKARTA – Rencana pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alpalhankan melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan), menuai kritik dan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah terkait anggaran yang dibutuhkan, yakni mencapai Rp1,7 Kuadriliun. Angka yang fantastis.
Komisi I DPR RI sudah membahas ini dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan sebelumnya dengan Wakil Menhan Letjen TNI M. Herindra.
Masalah ini, kata Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (F-PG), Dave Laksono menjawab wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/5/2021), kemudian menjadi ramai disorot di publik.
Menurut Dave, pembicaraan dan pembahasan terkait Alpalhankan ini belum mendalam, apalagi ada keputusan apakah diterima atau ditolak oleh DPR RI.
“Masih belum apa-apa, belum ada keputusan,” kata politikus Partai Golkar ini.
Rapat kerja Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto pekan lalu, lanjut Dave Laksono, baru sebatas penjelasan dari pemerintah yang diwakili oleh Kemhan dan berdiskusi mengenai cara pembelian alat utama sistem persenjataan tersebut.
Karena itu tambah dia, Komisi I DPR masih akan memanggil lagi Menhan Prabowo Subianto untuk rapat membahas kelanjutan nasib pengadaan Alpalhankan tersebut.
“Kita agendakan dalam waktu dekat,” ucapn Dave seraya menambahkan bahwa DPR tentu saja menunggu kepastian dari pemerintah.
Terkait soal pengadaan Alpalhankan yang anggarannya sangat mahal itu, Dave Laksono menyatakan dan berharap, pemerintah jangan sampai terperangkap utang.
“Apalagi sampai menyusahkan anak cucu kita di kemudian hari dan tidak sampai merusak postur APBN atau merusak neraca keuangan kita,” ujarnya mengingatkan.
Menurut Dave, rencana pemerintah membeli Alutsista ini memang masuk akal dan dibutuhkan. Alasannya, mengingat kondisi peralatan yang dimiliki oleh TNI saat ini sudah memprihatinkan. Sehingga semuanya membutuhkan peremajaan dan modernisasi.
“Karena masuk akal, maka kita mendorong peremajaan dan modernisasi Alutsista tersebut,” imbuhnya.
Dia menyebut, Indonesia dan TNI membutuhkan peralatan pertahanan yang kuat. Ada potensi ancaman, baik dari dalam maupun ancaman dari luar negeri. Semua peralatan pertahanan yang dibutuhkan itu kata Dave untuk menjaga kedaulatan negara. (Asim)
