BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melantik 1.217 pegawainya yang lolos Test Wawasan Lebangsaan (TWK) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun polemik dalam tubuh lembaga antirasuah itu belum usai, karena pegawai yang tak lolos TWK dan diberhentikan masih melakukan protesnya.
Menanggapi konflik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019, Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Rabu (2/6/2021) menegaskan bahwa seluruh lembaga negara harus berintegritas dengan sistem negara, tak terkecuali KPK.
Fahri yang mengaku sikapnya terhadap KPK tak pernah berubah itu menyebutkan sebagai institusi yang punya semangat memberantas korupsi, KPK harus menjadi lembaga berintegritas. Ia pun menjelaskan satu efek dari revisi Undang-Undang (UU) KPK, yakni UU Nomor 30 Tahun 2002 dengan UU No.19 Tahun 2019.
“Salah satu efek dari revisinya adalah mengintegrasi pegawai KPK yang cenderung tidak mau ikut kepada sistem kita untuk mengelola aparatur sipil negara. Menjadi pegawai yang bekerja untuk kepentingan, atau dengan platform ASN,” terangnya.
Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia ini juga menyebut polemik soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) hanya perkara teknis.
“Jadi ini saja yang tejadi. Soal tes dan sebagainya itu teknis. Tes psikologi itu kan beda dengen tes matematika. Tes psikologi kan memang ekstrim karena mencari reaksi kejiwaan kita terhadap suatu pressure, pertanyaan,” ujar Fahri Hamzah.
Namun, Fahri percaya 1.271 orang yang telah dilantik kemarin adalah generasi baru yang lebih baik dari KPK generaai UU No.30/2002 dulu. Ia pun mengucapkan selamat datang kepada generasi baru (pegawai KPK) dan minta mereka untuk tidak berpolitik.
“Hentikan berpolitik di lembaga penegakan hukum. Arah Baru penegakan hukum adalah hukum yang terbuka, transparan, imparsial dan bekerja dengan kaedah dan filsafat hukum itu sendiri. Selamat menempuh hidup baru!” pungkasnya. (Jal)
