BERITABUANA.CO, JAKARTA – Terungkapnya data sebanyak 97 Pegawai Negeri Sipil (PNS) fiktif yang mendapat gaji hingga iuran pensiun pada tahu 2014, sebagaimana disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, pada Senin (24/5/2021) kemarin, harus diusut tuntas dengan melakukan pembenahan administrasi agar kasus yang sama tak terulang.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada awak media di Komplek Parlemen Senayan, Jakatrta, Selasa (25/5/2021).
Dasco mengaku prihatin ada ASN hampir 100 ribu lebih dari tahun 2014 itu terus mendapatkan gaji. Sehingga mungkin administrasinya perlu dibenahi dan perlu di cek secara tuntas larinya pembayaran uang negara tersebut kepada siapa.
“Kalo keliru ya sampai 10-15 orang, mungkin kita masih bisa maklum. Tapi kalo udah hampir 100 ribu, bahkan lebih ini mungkin perlu diusut secara tuntas,” tegasnya.
Terkait pihak yang harus bertanggung jawab, politikus Partai Gerindra itu meyakini ada banyak pihak yang terkait. Karena itu perlu dibentuk tim khusus untuk menanganinya.
“Ini mestinya banyak pihak yang harus klarifikasi, jadi menurut saya perlu dibentuk satu tim khusus untuk menangani ini, dengan pihak-pihak yang memang terkait dengan ASN ini,” ungkap Dasco.
Diketahui, data tersebut terungkap ketika BKN melakukan pemutakhiran data pada 2014 lalu. Namun tidak jelas keberadaan orang yang tercatat dalam data tersebut. (Asim)
