BERITABUANA.CO, JAKARTA – Guru Besar Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Prof.Dr. Media Zainul Bahri, MA meyebut bahwa munculnya kelompok-kelompok Islam radikal, juga intoleransi di era reformasi, karena adanya politisasi agama yang memaksa masyarakat menghadapinya. Berbeda di masa Orde Baru (Orba), dimana pemerintah menutup kran-kran politisasi Islam.
“Mungkin karena atmosfer demokrasi saat ini yang menyebabkan pemerintah tidak mau gegabah dalam menghadapinya. Jadi menurut saya tidak ada cara lain untuk menghadapinya yaitu masyarakat sipil dan negara,” ujar Media dalam Diskusi Virtual Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertema “Urgensi Penguatan Moderasi Beragama dalam Menangkal Arus Intoleransi”, Kamis kemarin (29/4/2021).
Negara, sambung Media, harus turun tangan jika tak ingin terjadi konflik horizontal, yakni salah satunya dengan melakukan moderasi agama yang merupakan sikap dan pandangan seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai, sehingga tercipta toleransi dan kerukunan.
“Dulu ada teosofi Indonesia, mendiskusikan tentang kerukunan beragama, mencari titik temu antar agama. Ini civil society yang bergerak dalam hal mencari titik temu antar agama. Mereka sadar betul tentang heterogentias bangsa kita. Mereka mengkampanyekan moderasi beragama dan negara saat itu mendukung mereka yang pentingg negara aman. Tidak rusuh,” tuturnya.
Media menuturkan, dulu aktor kerukunan adalah negara dan civil society yaitu teofsofi indonesia. Orde Baru juga punya program kerukunan umat beragama. Trilogi kerukunan. Negara punya kepentingn untuk menyebarkan gagasan kerukunan, agar tidak terjadi namanya kerusuhan. Orde Baru aktornya negara dan elit intelektual.
“Ormas pertama yang menerima Pancasila adalah Nahdlaturl Ulama. Adalaha terobosan yang dilakukan oleh Gus Dur. Pada reformasi, negara kalah dari masyarakat. Masyarakat yang sering berjuang menghadapi kelompok kelompok garis kegamaan radikal. Civil society keagamaan,” katanya.
Dalam kaitan ini, lanjut Media, negara dan masyarakat civil punya peran dalam hal ini. Pancasila menjadi rujukan sebagai penguatan arus moderasi beragama.
“Sedang ciri moderasi ada tiga hal, yaitu tidak gampang mengkafirkan orang, bukan gerakan yang mau ganti ideologi negara, terakhir hubungan Islam dengan agama lain,” pungkasnya.
Sementara itu, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Mohamad Guntur Romli berpendapat, wacana-wacana terkait moderasi tidak hanya menjadi percakapan-percakapan di kampus atau perdebatan diskusi, tetapi harus menjadi tanggung jawab negara. Sikap moderat bukan hanya untuk melawan intoleran, tetapi juga merupakan sikap terpuji.
“Ketika sebuah gerakan yang memiliki agenda politik berubah menjadi gerakan politik yang ingin mengubah konstitusi kita, maka negara harus hadir untuk melindungi negaranya,” pungkasnya. (Asim)
