BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah diminta melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD, bersama pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk memprogramkan upaya mitigasi diperuntukan bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) soal lemahnya upaya mitigasi bencana di Indonesia terkait skala korban jiwa banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Mitigasi diperuntukan bagi masyarakat agar dapat memahami langkah penyelamatan jika bencana terjadi, disamping mengevaluasi bencana banjir bandang yang terjadi di NTT tersebut,” kata Bamsoet.
“Mengingat hasil deteksi dan peringatan dari Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) seharusnya diberikan tindak lanjut yang konkret sebagai salah satu bentuk mitigasi bencana,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Bamsoet juga meminta agar pemerintah melakukan pendekatan kedaruratan dan kebencanaan agar masyarakat dapat mengetahui dan teredukasi dengan baik mengenai apa yang harus dilakukan, baik bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang rutin terkena bencana maupun yang tidak.
“Dikarenakan hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat betul-betul bersiap ketika ada pengumuman maupun peringatan dari BMKG, BNPB, dan BPBD,”ucapnya.
Ia juga meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, BMKG, dan Pemda, agar ke depannya dapat mengantisipasi dan meningkatkan upaya pencegahan terhadap bencana dan selalu siap dalam menghadapi setiap bencana, serta selalu memperhatikan peringatan dini yang diinformasikan oleh BMKG.
“Meminta pemerintah tetap bersiaga dalam menghadapi bencana dan segera mempersiapkan sarana dan prasarana mengantisipasi bencana di daerah-daerah yang berpotensi terjadi bencana, sehingga upaya mitigasi dapat dilakukan dengan cepat dan tepat,” ucap politikus Golkar itu.
Bamsoet pun meminta pemerintah segera memberikan bantuan yang memadai bagi pengungsi korban banjir bandang di NTT, termasuk pemberian bantuan pelayanan kesehatan, ketersediaan logistik, dan kebutuhan dasar bagi para pengungsi,
“Serta perbaikan infrastruktur yang saat ini rusak dan tidak bisa diakses,” pungkasnya. (Jal)
