BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus memanggil seluruh pengusaha di bidang transportasi untuk menjelaskan terkait larangan mudik lebaran pada 6-17 Mei 2021.
Hal itu memprediksi ada 27,6 juta orang yanga akan tetap melakukan perjalanan mudik.
“Meminta agar seluruh pengusaha transportasi memberikan dukungan kepada pemerintah. Di samping itu, pemerintah agar segera membuat aturan pengawasan yang ketat terkait larangan mudik bagi masyarakat,” kata Bamsoet, di Jakarta, Rabu (31/3/2021).
“Dengan harapan masyarakat dapat memahami pelarangan yang dimaksud, sehingga ke depannya tidak ada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik secara sembunyi-sembunyi,” tambahnya.
Ia berharap, larangan mudik yang ditetapkan pemerintah tidak merugikan pengusaha dan pekerja transportasi maupun pihak-pihak lainnya, seperti pengurangan transportasi hingga pemberhentian perjalanan transportasi.
Akan tetapi, fokus kepada pembatasan pergerakan orang yang menyebabkan penularan virus, sehingga perlu ketat dalam implementasi dan pengawasan protokol kesehatan.
“Apabila memang harus memberhentikan atau mengurangi jumlah transportasi pada 6-17 Mei 2021, maka pemerintah dapat memberikan solusi bantuan sosial khusus yang besarannya sama ketika mereka bekerja, bagi pekerja di sektor transportasi, sebagai kompensasi larangan mudik,” sebut politikus Golkar itu.
Tidak hanya itu, Bamsoet juga mengingatkan terkait larangan mudik, pemerintah daerah (Pemda) dapat memahami keputusan larangan dan mempertimbangkan rencana untuk memberlakukan syarat Surat Izin Keluar Masuk/SIKM.
“Khususnya bagi warga yang keluar masuk daerah menjelang musim arus mudik Lebaran, mengingat jika hanya satu atau beberapa daerah saja yang memberlakukan hal tersebut, maka kebijakan tidak dapat berjalan efektif,” pungkasnya. (Jal)
