KELANJUTAN peradaban tidak terlepas dari penemuan dan pemanfaatan teknologi sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan.
Hubungan manusia dan teknologi bersifat interdependensi, saling bergantung satu dengan lainnya. Hidup berdampingan (side by side), bahkan dalam era teknologi 4.0 teknologi telah memainkan peran fundamental dan dominan dalam urusan manusia. Peran yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh masyarakat secara umum.
Dalam dunia kepolisian, teknologi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas pokok kepolisian. Teknologi bahkan telah merubah banyak pola kerja maupaun pola komunikasi polisi.
Kecanggihan teknologi mempermudah pekerjaan polisi, membuat lebih efisien dan efektif, juga meningkatkan produktifitas. Dengan teknologi, secara objektif kinerja kepolisian terus membaik. Meskipun pada sisi lainnya teknologi mengakibatkan “disruption” pada aspek paradigmatik “Man Heavy Organization.“ Dari pendekatan police ratio rate konvesional, menjadi “Man and Technology Heavy Organization.” Kini terjadi perubahan pendekatan pada kerja kepolisian : polisi, teknologi, dan populasi.
Situasi demikian akan merubah arsitektur organisasi mulai dari tingkat strategis hingga lini operasional terdepan. Perubahan struktur manusia terjadi pada aspek jumlah, kualifikasi dan kompetensi. Dalam desain sub-bidang pekerjaan, tugas pokok kepolisian menyelaraskan dengan dinamika perubahan zaman melalui strategi penguatan, penambahan dan pengurangan cabang organisasi sebagai dampak dari perubahan pola kerja manusia ke teknologi.
Lalu, pertanyaan kemudian adalah apakah jumlah personil kepolisian akan diperkecil, tetap atau diperbesar, mengingat teknologi telah menjadi bagian penting dalam urusan pekerjaan polisi ?
Dari pengalaman empiris, jumlah polisi tidak terbatas pada perbandingan antara jumlah polisi dan populasi. Dibutuhkan partisipasi publik terkait dengan kamtibmas yang memerlukan pemetaan dan analisa serta strategi perpolisian dan pemolisiannya yang akan digunakan. Selain kehadiran polisi, penggunaan teknologi mutlak diperlukan pada wilayah dengan tingkat kepadatan populasi yang tinggi.
Sehingga korelasi polisi – populasi dan teknologi menjadi faktor independen dari sebuah rancang bangun perpolisian dan pemolisian di masa datang. Faktor dependennya tentunya perilaku masyarakat yang berdiam di suatu wilayah administrasi pemerintahan. Semakin tinggi partisipasi publik dalam urusan kamtibmas semakin efisien jumlah polisi di suatu tempat.
Sebagai ilustrasi, pada populasi dengan tingkat partisipasi publik yang tinggi, jumlah personil kepolisian bisa saja tidak sebanyak dengan wilayah yang populasinya rendah dan banyak terjadi permasalahan dalam kamtibmas.
Pada populasi dengan tingkat partisipasi publik yang tinggi dan gangguan kamtibmas yang rendah, strategi perpolisian dan pemolisianya lebih mengedepankan organ, fungsi dan personil kepolisian yang mengoperasionalkan fungsi pemeliharaan kamtibmas dengan dukungan teknologi secara terbatas.
Sebaliknya pada populasi dengan tingkat partisipasi publik yang rendah dan potensi gangguan kamtibmas yang tinggi, organ fungsi kepolisian dalam komposisi yang lengkap harus dioperasionalkan, ditambah dukungan teknologi yang lebih canggih. Karena pada intensitas dinamika masyarakat dengan potensi gangguan kamtibmas yang tinggi membutuhkan kehadiran polisi dengan dukungan teknologi yang lebih massif. Harapannya segala hal yang berkaitan dengan isu kamtibmas dapat dimonitor dan ditangani secara efektif.
Secara ekonomi, transformasi paradigma Polri : polisi, populasi dan teknologi yang dilakukan dengan pendekatan baru akan menggeser arsitektur anggaran secara keseluruhan. Dampaknya, anggaran polisi akan menjadi proposional dalam sisi pembiayaan operasional dan modal. Sehingga Polri mempunyai anggaran yang lebih ideal untuk dialokasikan bagi kesejahteraan personil.
Melalui paradigma baru, organisasi polisi di tingkat nasional akan tumbuh menjadi organisasi yang lebih lincah. Kebutuhan personil organisasi akan dibangun secara proporsional, dan menyesuaikan dengan keberadaan teknologi.
Dengan paradigma baru pengembangan polisi, teknologi dan populasi, Polri akan menemukan formulasi pengembangan organisasi yang mengikuti perkembangan zaman, sehingga organisasi tidak mengalami obesitas jumlah personil. Dalam dinamika operasional, organisasi pada semua level akan bekerja lebih proposional dan efisien dalam menjabarkan tugas pokok, fungsi dan perannya masing- masing.
Situasi ini akan mempermudah organisasi untuk mengukur indikator situasi ganguan kamtibmas di semua wilayah administrasi kepolisian. Sehingga ukuran keberhasilan dan penilaian prestasi kerja personil akan lebih adil di masa datang, mulai dari struktur di tingkat mabes sampai dengan lini operasional pada garda terdepan.
SALAM PRESISI
*Dr. Andry Wibowo SIK.,MH.,MSI* – (Anggota Kepolisian Republik Indonesia)
