BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komitmen satuan kerja (Satker) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) dalam meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) harus terwujud secara nyata.
Demikian ditegaskan Wakil Jaksa Agung RI, Setia Untung Arimuladi, selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI pada kegiatan pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada satuan kerja Jampidum, di Jakarta, Rabu (24/02/2021).
Menurutnya, guna mewujudkan predikat zona integritas WBBM tersebut setiap unit kerja harus fokus dalam melaksanakan 10 program kerja. Yaitu, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan penegakan disiplin, penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif, penyempurnaan sistem manajemen kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Selain itu, lanjut Untung, masing-masing Satker juga harus fokus pada peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan responsif. Termasuk melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi), penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi), peningkatan penegakan hukum dalam pelayanan publik serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang tegas.
Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi berpesan agar 7 program prioritas Jaksa Agung Tahun 2021 harus dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Melayani (WBBM).
Adapun tujuh program prioritas Jaksa Agung adalah pendampingan dan pengamanan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan kejaksaan yang bersih dan profesional, pembentukan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan manajemen karier yang jelas, terstruktur dan transparan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik.
Selain itu, digitalisasi kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki perilaku, penanganan perkara Tindak Pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara dan penyelamatan penyelesaian perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat secara tuntas, bermartabat, dapat diterima oleh berbagai pihak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya Waja berharap agar jajaran Pidum dapat bekerja secara paripurna dengan cara mendidik untuk mampu bekerja secara professional, berintegritas dan berkarya dengan ikhlas. Zona integritas dibentuk untuk mengubah lingkungan kerja menuju yang lebih baik.
“Tidaklah mudah untuk memberikan pelayanan terbaik, apalagi ditengah pandemi seperti ini. Jadi, dibutuhkan komitmen Bersama, jangan hanya pimpinan saja yang berkomitmen, tapi seluruh jajaran harus berkomitmen,” kata Untung.
Sementara itu Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Fadil Zumhana, mengajak seluruh jajaran satuan kerja Bidang Pidana Umum Kejagung untuk menyatukan tekad dan berkomitmen untuk berubah menjadi paradigm baru dalam bekerja.
“Sudah saatnya kita berubah. Apabila kita tidak berubah, maka kita akan diubah oleh tangan-tangan orang lain yang akan berdampak tidak baik bagi institusi. Dan saya yakin, Kejaksaan akan berubah menjadi instuti yang terpercaya, bermartabat dan dicintai rakyat,” kata Fadil menambahkan. Oisa
