BERITABUANA.CO, JAKARTA – Usai dilantiknya sebagai Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si diharapkan agar dapat memberdayakan dan mempromosikan para perwira di tanah Papua, alias Orang Papua Asli (OAP). Hal ini penting, mengingat rasio orang asli Papua dalam institusi Polri sangatlah terbatas, khususnya jabatan strategi seperti Kapolres, Kapolda, bahkan di Mabes Polri.
Usul ini disampaikan Anggota DPD RI dari Dapil Papua Barat, Filep Wamafma melalui keterangan persnya di Jakarta, Jumat (29/1/2021).
Lanjut Filep, apabila merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Oktober 2019 lalu, yang pernah berjanji di hadapan publik, bahwa jika Papua aman, maka kenaikan pangkat akan diberikan kepada Irjen Paulus Waterpauw.
“Jadi sangatlah wajar jika Presiden memberikan syarat khusus bagi kenaikan pangkat Kapolda Papua. Tetapi, jika pertimbangannya adalah kamtibmas, sesungguhnya di Papua telah mampu dikendalikan oleh Irjen Paulus Waterpauw dengan pendekatan sosial kemasyarakatan selama ini,” ungkapnya.
Walaupun di beberapa tempat di Papua masih terjadi kontak senjata, namun menurut Filep, hal tersebut bukan semata-mata hanya tanggungjawab Kapolda Papua, melainkan kedua kedua institusi TNI dan Polri.
“Apalagi terdapat sederetan prestasi Irjen Paulus mulai dari pemberantasan narkoba, miras hingga persoalan korupsi,” sebut dia.
Dikatakan Filep, apabila dibandingkan kebijakan pengkaderan di institusi TNI dalam penempatan jabatan strategi, misalnya almarhum Herman Asaribab yang dipromosikan sebagai Wakasad TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Joppye Onesimus Wayangkau yang pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Ali Hamdan Bogra, S.I.P. yang pernah menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat.
“Kebijakan penempatan jabatan di TNI bagi putra-putri asli Papua juga dapat dilakukan di unsur Polri untuk memberdayakan orang asli Papua. Sehingga, putra putri asli Papua yang mengabdikan dirinya di intitusi Polri dapat diberikan amanah yang lebih besar, tidak hanya di wilayah Papua tetapi juga diluar Papua,” cetusnya.
Menurut senator Filep Wamafma, inilah yang disebut keadilan dan afirmasi orang Papua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang tentang Otonomi Khusus (UU Otsus).
“Kita tentu pernah mengenal Brigjen Petrus Waine, yang sudah menjalani masa pensiun. Dulu pernah ada Brigjen Ayub Asaki (alm) yang pertama kali menjabat Wakapolda Irian Jaya. Sekarang yang sedang meniti karir adalah Kombes Jhonny Isir, AKBP Semmy Ronny Thabaa, juga AKBP Victor Mackbon. Putra-putra Papua ini merupakan kebanggaan Papua,” ujarnya.
Bila mau jujur, ruang dialog justru lebih terbuka bila orang Papua menduduki jabatan-jabatan strategis di NKRI. Terlepas dari itu semua, sesungguhnya permintaan Orang Papua agar putra-putri Papua diperhatikan dalam jabatan strategis di NKRI, adalah bagian tuntutan akan keadilan, demikian Filep Wamafma. (Rls)
