BERITABUANA.CO, JAKARTA– Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dr Evita Nursanty, menyoroti beda nasib petani dengan para pelaku UMKM pada masa pandemi.
Kenaikan harga eceren tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang mulai berlaku 1 Januari 2021 disebutnya justru mempersulit posisi petani, dan tidak menutup kemungkinan menjadi bagian yang berpotensi mendorong terjadinya krisis pangan seperti dikuatirkan Presiden Joko Widodo belum lama ini.
Berdasarkan harga terbaru yang diterbitkan Kementerian Pertanian melalui Permentan 49/2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, pupuk bersubsidi rata rata naik Rp300 sampai Rp450. Urea misalnya naik dari Rp1.800/kg menjadi Rp2.250/kg, SP36 naik dari 2.000 menjadi 2.400, ZA naik dari Rp1400 menjadi Rp1.700, Organik Granul naik dari Rp500 menjadi Rp800, sementara untuk NPK tetap Rp2.300.
Menurut anggota Komisi VI DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah (Jateng) III meliputi Kabupaten Grobogan, Rembang, Pati, dan Blora ini, kenaikan harga pupuk bersubsidi ini membuat petani makin sulit karena biaya produksi meningkat, apalagi pandemi selama 10 bulan terakhir makin membuat daya beli petani menurun.
Dalam kondisi ini, lanjutnya, mempertahankan harga dan sekaligus menjamin alokasi dan distribusi pupuk adalah keberpihakan yang diharapkan petani.
“Kenaikan harga HET pupuk bersubsidi menyebabkan peningkatan biaya produksi. Kemudian dimasa pandemi covid ini pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas nasional, sehingga diharapkan ada kemudahan kemudahan dari sisi harga maupun dalam penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tidak mengganggu pencapaian produksi pangan,” ucap Evita lewat keterangannya, Kamis (14/1/2021).
Apa yang dikuatirkan Evita Nursanty ini sama seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2021, Senin (11/1/2021), yang menyebut sektor pertanian semakin memiliki peran penting di saat pandemi Covid-19, untuk mencegah terjadinya krisis pangan, sebagaimana juga diingatkan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).
“Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti jangan sampai terjadi krisis pangan, misalnya kasus kedelai beberapa minggu lalu yang memicu produsen tempe berhenti produksi. Tapi di lapangan kita melihat banyak kesulitan yang dihadapi para petani, apalagi ditambah dengan kenaikan HET pupuk bersubsidi per 1 Januari 2021 ini. Jadi sekali lagi, coba bandingkan posisi petani dengan pelaku usaha UMKM. Begitu banyak perhatian dan bantuan untuk UMKM selama pandemi tapi kepada petani sangat minim,” jelas Evita.
Evita mengambil contoh Kebupaten Grobogan yang merupakan sentra tanaman kedelai dengan Varietas Grobogan sebagai unggulan, dan juga sentra tanaman padi dan jagung. Disini penggunaan kartu tani masih mengalami berbagai kendala kalau dipaksakan terutama ketidaksiapan perangkat kartu tani dan Electronic Data Capture (EDC) pendukungnya.
Selain itu masih adanya sejumlah kartu tani yang belum tercetak, banyak kartu tani yang kosong, kartu tani yang hilang, kartu tani yang nonaktif, dan belum semua petani memiliki kartu tani karena kendala bank yang belum bisa memenuhinya.
“Pilihan untuk imput eRDKK mengenai pupuk tunggal dan pupuk majemuk menjadikan kesulitan penerapan di lapangan, karena pemenuhan alokasi terutama NPK tidak sesuai usulan RDKK,” tuturnya.
Terkait kedelai, menurutnya, pengembangan kedelai terkendala dengan harga jual yang tidak sesuai dengan Permendag No.7 tahun 2020 mengenai pembelian kedelai di tingkat petani Rp8.500/kg. Selama ini harga masih di bawah acuan Permendag tersebut diharapkan pemerintah pusat bisa menerapkannya.
Kemudian Kabupaten Grobogan ini juga krisis tenaga penyuluh. Sebagai sentra tanaman padi, jagung dan kedelai dengan luas lahan sawah 83.000 ha, tapi saat ini hanya mempunyai 83 penyuluh, sehingga setiap penyuluh membina 1.000 ha, pemerintah pusat diharapkan bisa menambah penyuluh pertanian terutama di Kabupaten Grobogan.
Demikian juga dengan penurunan dosis pupuk Urea untuk jagung dari 300 kg menjadi 175 kg dan untuk padi dari 250 kg menjadi 150kg/ha belum tersosialisasi. Hal itu karena dasar penurunan dosis tersebut masih belum ada petunjuk teknis atau penjelasannya.
Evita juga mengimbau panen raya padi hampir serentak, diharapkan ada antisipasi dari pemerintah pusat untuk menghindari adanya penurunan harga gabah di daerah sentra. (006)
