BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mengatakan, pemerintah perlu melakukan terobosan dalam penanganan penyebaran virus corona atau Covid-19. Dibutuhkan aksi lebih dari imbauan 3M (mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak).
“Perlu penanganan yang tidak biasa. Sudah tidak bisa dengan hanya imbauan 3M lagi, tapi pemerintah harus melakukan lompatan. Misalnya dengan lockdown parsial,” kata Felly melalui keterangan tertulisnya, Selasa (5/1/2021).
Kegelisahan Legislator NasDem itu karena penularan Covid-19 belum ada tanda-tanda menurun. Data WHO per Selasa (5/1/2021), menunjukkan Indonesia menduduki posisi 20 terbanyak dengan jumlah kasus positif Covid 19 sebanyak 772.103 kasus, 639.103 pasien sembuh, dan 22.911 kematian akibat Covid-19. Angka tersebut disumbang dari penambahan rerata 7.000 orang positif Covid-19 per hari.
“Dengan lockdown parsial, akan memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam mengurangi penularan dan pengadaan fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Kerja sama antarlembaga juga disoroti wakil rakyat dari dapil Sulawesi Utara tersebut. Ia mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), harus mampu menggerakkan pemerintah daerah untuk serius mengatasi angka penularan dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat.
“Yang juga tidak kalah penting adalah menyediakan fasilitas bagi pasien orang tanpa gejala (OTG) serta pasien dengan gejala lanjutan,” tambahnya lagi.
Menurut Felly, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), seringkali kesulitan mengkoordinasikan penanganan Covid-19 dengan pemerintah daerah karena bukan wilayah kewenangannya. Idealnya, Kemenkes dapat dengan mudah melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan dinas-dinas kesehatan. Namun faktanya tidak semudah itu karena birokrasi dan pola kordinasi yang rumit.
“Maka kerja sama antarlembaga dan lintas sektoral itu sangat penting, terutama antarkementerian, juga antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Bukan hanya soal kerja di lapangan tapi juga anggaran,” kata Felly.
Jika pasien OTG dimasukkan ke rumah sakit, menurut perhitungan Felly biayanya bisa lebih dari Rp10 juta per orang. Pemerintah daerah juga perlu ada terobosan terkait fasilitas bagi OTG. Tidak dengan membangun yang baru, tapi bisa memakai gedung-gedung sekolah atau gedung milik pemerintah untuk perawatan.
“Apa yang dilakukan Pemerintah Sulawesi Selatan patut menjadi contoh. Perawatan pasien OTG dilakukan di hotel-hotel yang disewa pemerintah. Berdasarkan hitung-hitungannya, satu pasien jika dilakukan treatment isolasi di hotel biayanya hanya sampai Rp10 juta per orang,” ujar dia lagi.
Fasilitas penunjang, menjadi faktor penting dalam isolasi mandiri. Fakta di lapangan, tambah Ketua Komisi IX DPR tersebut ialah tidak semua keluarga mampu menyediakan ruang khusus untuk isolasi mandiri. Dalam satu rumah, masih ditemukan banyak anggota keluarga tidur berdempet dan tidak ada ruang untuk isolasi mandiri.
“Pemda tidak boleh menutup mata atas fakta tersebut. Dan harus mencari solusinya,” tegas Felly seraya mengungkapkan bahwa program 3T (tracing, test, treatment) sudah tidak dilakukan karena banyak faktor termasuk pembiayaan
Namun jika dibandingkan, kata Felly, pembiayaan 3T memang terasa bengkak di awal namun akan ringan di akhir. Hal tersebut berbanding terbalik ketika 3T dihentikan, maka biaya akan tersedot sangat besar untuk pengadaan perawatan dan biaya penunjang lainnya. Padahal, menurutnya, 3T sangat ampuh menyelesaikan penanganan Covid-19 di hulu.
“Pilihannya adalah lebih baik besar biaya di awal dan masyarakat terselamatkan, atau biaya lebih besar di akhir tapi masyarakat tidak terselamatkan. Toh pembiayaan akhirnya besar di rumah sakit,” tambah Legislator NasDem itu.
Datangnya vaksin, menurut Felly, tidak lantas persoalan menjadi selesai. Felly mengatakan ia dan Kemenkes telah melakukan simulasi pelaksanaan suntik vaksin untuk warga beberapa waktu lalu. Semua proses dihitung berdasarkan satuan waktu untuk bisa mendapatkan kesimpulan seberapa lama semua penduduk mendapatkan suntikan vaksin Covid-19, dan juga memperhitungkan jumlah tenaga kesehatan yang akan ditugaskan menyuntikkan vaksin.
“Menurut Menteri Kesehatan semua penduduk Indonesia akan selesai divaksin lebih dari setahun karena faktor teknis. Vaksinasi akan dilakukan bertahap,” demikian Felly.
Seperti diketahui, vaksin Covid-19 Sinovac telah didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia dan izin edar darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sedang diproses. (Rls)
