BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerhati dan Pelaku Pariwisata Ir Sanggam Hutapea, MM menegaskan, membangun pariwisata Danau Toba harus dalam prinsip membangun kawasan, bukan wilayah per- wilayah. Memang, menurut dia, membangun dengan konsep kawasan tentu membutuhkan koordinasi antar Pemerintah Daerah (Pemda).
‘Mengingat pembangunan kawasan Danau Toba harus terpadu, saya mengusulkan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk segera menunjuk staf khusus (Stafsus) nya menangani kawasan Danau Toba,” kata Sanggam Hutapea saat diwawancarai Sabtu (2/1/2021) di Jakarta.
Gagasan yang disampaikannya ini, guna mempercepat visi Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait kawasan wisata super prioritas, dimana salah satunya Danau Toba.
Sanggam mengingatkan kehadiran staf khusus menjadi kebutuhan untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata Danau Toba secara menyeluruh mengingat bahwa Kawasan Danau Toba demikian luas, meliputi delapan Kabupaten yakni , Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Simalungun Karo, Dairi dan Pakpak Barat.
“Membangun kawasan Danau Toba membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang intensif, antara Pemda Pemda Kawasan Danau Toba. Mengapa? Karena saya menilai komunikasi dan Kordinasi antar Pemda di kawasan Danau Toba selama ini sangaat minim,” urainya seraya menambahkan, staf khusus yang menangani Danau Toba harus mampu melakukan komunikasi intensif dengan pemda khususnya pemda di delapan wilayah di kawasan Danau Toba.
Sanggam Hutapea yang selalu melakukan perjalanan wisata ke tujuan wisata dunia ini menekankan, membangun dan mengembangkan pariwisata Danau Toba dibutuhkan kekompakan antara Pemda di wilayah kawasan Danau Toba, sehingga masing-masing Pemda tidak mengedepankan ego wilayah atau territorial masing masing.
“Selain itu, mengembangkan Danau Toba harus terpadu dan menyeluruh karenanya perlu dibangun satu visi dan misi kawasan Danau Toba. Membangun pariwisata Danau Toba juga harus dalam prinsip membangun kawasan, bukan wilayah per wilayah. Membangun dengan konsep kawasan tentu membutuhkan koordinasi antar Pemda,” papar Sanggam Hutapea
Jika pariwisata Danau Toba berbasis budaya dan alam sebagai target utama program kementerian pada 2021, maka hal ini menurut Sanggam Hutapea, perlu dikomunikasikan kepada delapan kepala daerah di kawasan Danau Toba , sehingga masing-masing kepala daerah bukan saling bersaing tetapi harus saling dukung dan misi bersama untuk kawasan Danau Toba.
Sanggam menyebutkan selama ini salah satu kendala pengembangan kawasan Danau Toba yakni tidak seiramanya delapan Pemda dalam membangun, menata dan mengembankan kawasan Danau Toba. Padahal membangun pariwisata Danau Toba sebagai wisata kelas dunia harus dilakukan dengan konsep kawasan Danau Toba bukan dengan konsep per Pemda.
“Disamping itu, keberadan staf khusus kementerian pariwisata untuk Danau Toba juga harus mampu memicu keseriusan Pemerintah Tingkat I dan Tingkat II dalam memajukan pariwisata di Danau Toba,” cetusnya lagi.
Pada bagian lain, Sanggam juga meminta peningkatan kewenangan Badan Otorita Danau Toba diperluas. Artinya kewenangan badan otorita itu sebenarnya harus mencakup seluruh kawasan Danau Toba dan bukan seperti badan otorita saat ini yang hanya berwenang pada lokasi pengembangan dan pembangunan seluas 500 hektar lahan di Sigapiton Toba.
“Sebab dengan kewenangan yang sangat terbatas itu menjadi kelemahan badan otorita untuk menjalankan fungsi secara aktif berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, baik Pemerintah Pusat, maupun Pemda dari delapan Kabupaten di sekitar Danau Toba sebagai Kawasan Pariwisata Strategis Nasional,” tutup Sanggam. (Asim)
