BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah berharap Tahun 2021 anggota dewan kembali jati dirinya dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Dikatakan dia, pasca penambahan 15 anggota DPR RI pada Pemilu legislatif lalu menjadi 575 orang seharusnya penguatan representasi dan keterwakilan.
“Maka seharusnya perasaan terwakili rakyat semakin kuat. Tapi belakangan ini perasaan terwakili melemah. Gejolak di tengah masyarakat tak terasa mengguncang perdebatan di DPR,” kata Fahri seperti dikutip dari Twitter resminya @fahrihamzah terkait catatan akhir tahun 2020, di Jakarta, Kamis (31/12/2020).
Dalam kesepatannya itu juga, mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 mengingatkan bahwa anggota DPR RI, apalagi yang menyebut diri oposisi jangan menganggap ribut di media dapat mengganti tugas investigasi mereka dengan menggunakan hak bertanya, interpelasi, angket, dan lainnya.
“Mereka yang disebut ‘wakil rakyat’ beda dengan rakyat, karena memiliki imunitas (kekebalan), dapat gaji, fasilitas dan lainnya,” sebut mantan politikus PKS itu.
Seharusnya, sambung dia, apa yang bergejolak di tengah rakyat juga bergejolak di Senayan. Apapun caranya, harus ada sambungan aspiratif. Inilah cara kerja fungsi representasi dalam demokrasi.
“Makanya mereka disebut “wakil rakyat”. Mereka tidak saja mewakili tapi harus nampak mewakili,” ketus pria yang akrab disapa Bang FH ini.
Masih dikatakan dia, berfungsinya cabang-cabang kekuasaan dalam negara sangat penting sebagai keseimbangan sistem. Karena apabila tidak maka kerusakan sistemik mulai terjadi.
“Dan yang paling berbahaya adalah apabila rakyat mulai tidak percaya kepada sistem semuanya. Sekali lagi sangat berbahaya,” serunya.
Ia pun menyebutkan, cara politisi memelihara sistem, selain dengan cara menjalankan fungsinya masing-masing adalah dengan menjadi “public educator” dan pemberi harapan. Semua harus meyakinkan rakyat dan bangsa bahwa semua punya masa depan dan semua harus memegang keyakinan itu.
“Dalam sistem kita, semua anggota DPR RI adalah oposisi sebab presiden dan kabinetnya adalah “ruling majority”. Meski ketua Parpol mereka masuk kabinet, mereka (wakil rakyat) harus sadar bahwa kontrak mereka dengan rakyat. Jadi suara Parpol kalah di hadapan aspirasi rakyat pemilih mereka,” terangnya.
Bang FH menekankan bahwa fungsi itu tidak bisa diganti dengan berbicara di media massa dan media sosial saja. Memang masih mendingan daripada yang diam sama sekali.
“Tapi, fungsi bertanya, berpendapat ada salurannya untuk memiliki kekuatan investigatif agar penyelenggara negara tidak menyimpang,” pungkasnya. (Kds)
