BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera memberikan catatan penting kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkaitan dengan ketidakjelasan adanya Reshuffle Kabinet. Dia menyatakan, bahwa sedari awal dirinya sudah mengingatkan dan mengkritik Jokowi untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam meneliti rekam jejak para calon Menteri.
“Putaran pertama berjalan baik karena KPK dilibatkan. Akan tetapi pada putaran ke-2 KPK menyatakan prosesnya tertutup, pemenangnya tidak ketahuan, spesifikasinya tidak jelas, distribusinya semacam, sehingga sebetulnya tidak ada asap kalau tidak ada api,” ujar Mardani melalui keterangan tertulisnya, Senin (28/12/2020).
Apalagi, ia melihat pemilihan menterinya tidak diikuti dengan penjelasan. Karena itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta supaya Presiden Jokowi tidak menjadikan hal tersebut sebuah marketing atau dramatisasi artinya sesuatu yang seolah masalah besar yaitu korupsi hal yang memaklukan dan menyedihkan selesai hanya dengan diganti Menteri padahal itu adalah akar masalahnya.
“Ini prestasi terburuk periode ke-2 Pak Jokowi karena dalam satu tahun dan dalam 2 pekan berturut-turut ada 2 Menteri yang OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK dan dua-duanya tuduhannya korupsi,” tegasnya.
Mardani menilai, bahwa pemilihan menteri baru merupakan sesuatu yang amat naif sehingga dua korupsi benur. Seharusnya, Presiden Jokowi dan KSP mampu untuk mengetahui akar masalahnya sebelum dipanggil oleh KPK.
“Kalau saya pribadi minta Pak Jokowi minta maaf, karena dua menteri yang ditangkap KPK itu diangkat oleh Pak Jokowi. Tambahannya segera buat audit proses, pengumuman ke Publik ini loh kesalahannya, bukan cuma mencari siapa yang salah tapi dimana letak kesalahan. Nah, kemudian diikut sertakan dengan menteri-menteri yang lain, jadi total 6,” jelasnya.
Namun menurut Mardani, berapapun Menteri yang mau di Reshuffle itu haknya Presiden. Dia secara personal kepada para Menteri memberikan doa yang terbaik dan menunggu hasil kerjanya selama 100 hari kedepan, tetapi catatan tetap kepada Presiden Jokowi.
Selain itu, dia juga meminta, bahwa setiap enam Menteri yang terpilih mengumumkan target kerjanya selama 100 hari dan bagaimana roadmap untuk mencapainya serta berikan kesempatan Publik untuk mengakses prestasi-prestasi tersebut.
“Pak Jokowi harus betul-betul membuat pengawasan yang lebih melekat kepada para Menterinya jangan sampai kasus memalukan dalam dua pekan berturut-turut, dua menteri Operasi Tangkap Tangan oleh KPK terulang,” pungkasnya. (Asim)
