BERITABUANA.CO, JAKARTA – Politisi senior PDI Perjuangan H Fachruddin menyatakan, pengurus partai politik yang merangkap menjadi pejabat di pemerintahan supaya melepaskan jabatannya di partai politik dimana dia bernaung. Jabatan rangkap tersebut bisa merepotkan apabila misalnya tersandung masalah hukum.
“Seperti Juliari Batubara, nama PDI Perjuangan ikut terseret, pada hal partainya tak tahu menahu dengan perbuatannya,” kata Fachruddin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/12/2020) menanggapi reshuffle kabinet Indonesia Maju.
Fachruddin yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI dan pernah menjadi Ketua Umum DPP Pemuda Demokrat ini mengaku mengapresiasi langkah Presiden Jokowi merombak kabinetnya. Disisi lain dia mengkritisi masuknya pimpinan pusat partai politik dalam kabinet atau ditunjuk sebagai salah satu menteri hasil reshuffle.
“Kita mendukung reshuffle kabinet. Itu sudah pas. Tapi masih ada kader partai, yang juga pengurus pusat partai politik ditunjuk sebagai menteri,” kata Fachruddin.
Seperti diketahui, salah satu menteri yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi memperkuat Kabinet Indonesia Maju adalah Tri Rismaharini, sebagai Menteri Sosial mengganti Juliari P Batubara. Dalam kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024, Walikota Surabaya itu masuk di jajaran Ketua . Selain Tri Rismaharini, pengurus DPP PDI Perjuangan yang sudah lebih dahulu menjadi menteri adalah Yasona Laoly, sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Juliari P Batubara juga masuk sebagai Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan. Kasus penyimpangan bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang menyeret Juliari juga menyeret partainya sendiri.
“Supaya DPP PDI Perjuangan lebih langgeng bekerja, tidak terhalangi apabila ada persoalan. Jangan nanti partainya ikut dituding,” imbuhnya.
Sebaliknya tambah Fachruddin, yang bersangkutan bisa fokus menjalankan tugasnya di pemerintahan sebagai menteri.
“Jangan rangkap jabatan dengan partai, rangkap jabatan ini lebih susah,” katanya lagi.
Apabila yang bersangkutan memilih fokus sebagai menteri, maka menurut Fachruddin, dia akan bisa bekerja dengan presiden tanpa dibebani oleh partai politiknya.
“Jangan ada lagi DPP rangkap jabatan dengan eksekutif pemerintahan,” kata Fachruddin seraya menambahkan, menteri tersebut pun cukup punya atasan hanya presiden.
Karena itu, Fachruddin berharap, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bisa memperhatikan persoalan ini. Kader partai yang duduk di pemerintahan, menjadi menteri bisa fokus dalam menjalankan tugasnya, tak perlu jabatan rangkap.
“Kenapa harus dipertahankan? Menjadi menteri sekaligus menjadi pengurus partai bisa merepotkan,” katanya sambil menambah kalau Megawati bisa mengisi jabatan yang kosong di partai untuk mengganti kader yang ditunjuk sebagai menteri. (Asim)
