BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kesukseksan pemerintah dalam mengembangkan dan membina Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, tergantung tiga cara pandang. Yakni cara pandang ideologis, kebijakan dan advokasi.
Hal itu disampaikan Fahri saat menjadi Keynote Speaker YES Preneur webseries chapter III ‘UMKM Penopang Ekonomi Kerakyatan Indonesia’ yang diselenggarakan Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga Partai Gelora Indonesia dengan tema YES-Yakin Enterprenur Sukses akan Menjadi MOTOR penggerak UMKM Gelora di Jakarta, Sabtu (19/12/2020).
Menurut Fahri, cara pandang ideologis dimana ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila sehingga mempunyai ideologi tersendiri, berbeda dengan ekonomi kapitalis, neoliberal atau madzab ekonomi lainnya.
“Seperi kata Bung Hatta (Prokamator Muhammad Hatta, red) mendayung di antara 2 karang yang intinya suatu perspektif ekonomi berdasarkan Pancasila,” katanya.
Kemudian cara pandang kebijakan, dimana perspektif ini harus dikaji secara macam terhadap semua kebijakan pemerintah yang pro pada UMKM.
“Jadi sebuah partai yang peduli UMK harus juga sebuah partai harus punya policy perspektif untuk paham dengan tujuan dan posisinya,” sebut dia.
Sementara terkait kebijakan advokasi, lanjut mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini, pendekatan dan pembinaan secara bersama, ideologinya adalah semangat gotong royong dan professionalism dalam mengembangkan UMKM lebih maju lagi.
“Kalau cara pandang ini perlu dikupas tuntas lagi lebih, perlu ada coaching klinik tersendiri dengan waktu khusus satu narasumber. Sehingga ada pendekatan dan pembinaan secara bersama, karena intinya ideologi kita jika disederhanakan adalah Gotong royong, gotong royong adalah suatu profesionalisme collective.,” tegas Fahri.
Sementara, pengamat kebijakan dari Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat memprediksi pandemi Covid-19 akan berakhir pada Oktober 2021 dan roda ekonomi akan mulai berjalan sebagaimana biasanya sebelum ada pandemi.
“Ekonomi mulai kembali dan biasanya pada saat pandemi berakhir. Tapi berdasarkan sejarah ada ketimpangan ekonomi, social yang sangat tinggi dan perlu diantisipasi mengenai masa depan UMMK Indonesia, terutama antisipasi Pemerintah untuk perbaikan sisi permintaan,” kata Achmad Nur Hidayat. (Kds)
