BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengaku prihatin terhadap tingginya angka penularan dan korban Covid-19 di Pondok Pesantren.
Hal itu berdasarkan data dari Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, hingga 6 Desember 2020, tercatat sebanyak 4328 Santri, 21 ustadz dan ustadzah, 2 Pegawai Ponpes, 67 Pesantren, di 13 Provinsi, positif terpapar Covid-19.
Menyadari realitas tersebut, HNW meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk lebih serius mengadvokasi Pesantren. “Kemenag perlu bekerjasama dengan Instansi terkait untuk mengatasi tingginya penularan Covid-19 terhadap santri dan kiai,” kata HNW dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/12/2020)
Tidak hanya itu, HNW juga mendesak agar Kemenag harus melakukan edukasi, pendampingan, dan memberi bantuan langsung untuk pengadaan lingkungan yang sehat dan bersih.
Termasuk, sambung dia, menyediakan sarana cuci tangan, hand sanitizer, serta menyediakan fasilitas swab PCR gratis bagi Pesantren yang mengadakan pembelajaran tatap muka.
“Kemenag juga harus menghubungkan program tersebut dengan Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit yang terdekat dengan Pesantren,” sebut Politikus PKS itu.
Tidak hanya itu, berdasarkan dari data yang diterima Ketua Umum RMI (Rabithah Ma’ahid Al-Islamiyah) PBNU, KH Abdul Ghafar Razin, disampaikan pada malam puncak Peringatan Hari Santri Nasional yang diadakan secara daring di PBNU, juga menemukan adanya 110 Pesantren dan 4000 an Santri terpapar Covid-19. Juga 207 Kyai/Nyai wafat yang diduga kuat karena covid-19.
Sementara itu, data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebutkan setidaknya 3000 santri dinyatakan positif Covid-19 dalam 3 bulan terakhir. Bahkan di wilayah Cilacap, Jawa Tengah 55% kasus Covid-19 pada bulan Oktober disumbangkan oleh klaster Pondok Pesantren.
“Pesantren adalah aset pendidikan moral dan keagamaan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, saat ini sedang dalam kondisi rawan akibat Covid-19,” tegasnya.
Masih dikatakan HNW, Kemenag harus membantu Pesantren mengatasi covid-19 melalui maksimalisasi potensi anggaran tahunan yang tidak terserap, yang setiap tahunnya berada di atas Rp 2 Triliun. Atau, lanjut dia, melalui cara-cara lain yang dibenarkan oleh UU sebagaimana sudah dilakukan oleh Mendikbud untuk membantu penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan Kemendikbud.
“Keberpihakan anggaran tersebut, apabila dilaksanakan, akan sangat membantu 67 Pesantren (sesuai data Kemenag) maupun 110 Pesantren (sesuai data RMI PBNU),” sebut HNW.
“Supaya pesantren juga bisa berkontribusi memutus lingkaran setan penyebaran Covid-19 dengan menghadirkan generasi pelanjut para Ulama/Tokoh Umat yang sehat dan menyehatkan. Sekaligus menjadikan pesantren sebagai pusat pembentukan calon Ulama yang Rahmatan lil alamin, tidak lagi jadi sasaran fitnah karena terpapar sebagian Covid-19”, pungkasnya. (Jal)
