BERITABUANA.CO, SURABAYA – Gubernur Jatim Khofifah Indar Prawansa bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dan para pemangku kebijakan mengikuti zoom meeting dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait Rakor Kesiapan Tahapan Pemungutan Suara Pilkada Serentak Tahun 2020 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (8/12/2020) pagi.
Turut hadir pula penyelenggara Pilkada. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten/Kota maupun KPU tingkat Provinsi dan KPU Pusat serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai tingkat Pusat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, jika masih banyak warga yang belum mengetahui serta merespon biasa saja.
“Banyak yang belum tahu dan ada pula yang sudah tahu tapi responnya datar atau biasa saja,” kata Tito, Selasa (8/12/2020).
Hal ini menimbulkan pernyataan, apakah Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 tetap dilanjutkan. Hal ini berdasar respon dari masyarakat menurut survei lapangan yang ia lakukan
“Banyak responden yang menyatakan meminta dilanjutkan, namun tidak sedikit pula responden yang menginginkan Pilkada ditunda,” ulasnya.
Pada bulan September sampai November menginginkan tetap dilaksanakan, dan di akhir bulan November 64 persen menyatakan Pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
“Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat dan terbangun selama kampanye relatif tidak terjadi kerumunan massa. Sehingga, banyak responden yang menginginkan Pilkada tetap dilakukan,” jelasnya.
Disisi lain soal kedatangan warga saat Pilkada Serentak nanti, banyak yang menyatakan khawatir apabila datang ke TPS. Karena saat ini Indonesia masih di massa Pandemi Covid-19. Namun ada pula warga yang akan melakukan pencoblosan pada Pilkada 9 Desember 2020 besok.
“Kekawatiran ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya Kepala Daerah untuk mensosialisasikan atau mengajak masyarakat untuk berpartisipasi didalam Pilkada Serentak. Penyelenggara Pemilu bahkan yang lain. Semua harus berpartisipasi untuk mensukseskan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Karena pencoblosan akan dilaksanakan besok, Rabu (9/13/2020),” terang Tito.
Untuk diketahui, Pilkada Serentak pada tahun ini menjadi perhatian bagi semua pihak, pada saat pemungutan suara besok akan diikuti oleh 103 Juta orang.
“Jika semua hadir, maka KPU harus menetapkan atau waktu yang ditentukan agar tidak terjadi kerumunan di TPS. Sehingga untuk setiap TPS harus ada batasan 500 orang untuk setiap TPS,” usulnya.
Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya klaster pilkada, karena saat ini di Pilkada Serentak tahun 2020. Bersamaan dengan Pandemi Covid-19. (CS)
