BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi V DPR RI menggelar hari pertama pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK ) periode tahun 2021-2024, Selasa (1/12/2020). Ditemui di sela-sela berlangsungnya fit and proper test, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie berharap uji ini dapat menghasilkan LPJK yang berkualitas baik secara nasional dan internasional.
“Maka, tugas LPJK ke depan dalam mensinkronkan terhadap perusahaan-perusahaan yang betul-betul punya kualifikasi nan handal. LPJK ke depannya tidak hanya sekedar formalitas seperti dalam hal pengeluaran Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) Jasa Konstruksi. Jangan seperti yang lalu, syarat SKA hanya sekedar formalitas akhirnya banyak menimbulkan banyaknya konstruksi jalan yang tidak terbangun dengan baik dan tahan lama,” ujar Syarief.
Sehingga, sambung Syarief, aspek-aspek tersebut yang harus menjadi perhatian. Maka Komisi V DPR RI berharap besar kepada segenap pengurus LPJK terpilih. Terlebih, para praktisi dan para pakar di bidang konstruksi yang mengikuti fit and and proper test calon Pengurus LPJK periode tahun 2021-2024 tersebut.
Seperti, tutur Syarief, tercatat segenap para Dirjen, para pakar perguruan tinggi dan dari sejumlah asosiasi yang memiliki integritas dan memiliki kapabilitas. Syarief mengungkapkan, para spesialis konstruksi tersebut adalah kombinasi dan kolaborasi yang akan menciptakan keterpaduan. Sehingga, bisa menghasilkan LPJK yang lebih baik lagi ke depannya.
“Selain itu, juga dapat semakin meningkatkan konsolidasi LPJK. Mengingat, tadinya adanya LPJK di daerah tapi saat ini tidak ada. Maka, sebagai wakil rakyat saya mengimbau ke depannya LPJK mengatasi tenaga-tenaga kerja yang di LPJK daerah-daerah betul-betul harus menjadi perhatian,” pungkas politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem) itu.
Tercatat, beberapa calon pengurus LPJK mengikuti fit and proper test tersebut diantaranya Dr. Ir .H Syarif Burhanuddin dan Ir. Tri Widjajanto serta Ir. Taufik Widjoyono dan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2016-2018 Arie Setiadi Moerwanto.
Dalam paparannya, Arie menyampaikan, jasa konstruksi Indonesia saat ini kekurangan ahli dan badan usaha spesialis. Dirinya menjamin, jika dirinya terpilih menjadi pengurus LPJK akan mendorong terciptanya tenaga ahli dan badan usaha spesialis yaitu bekerja sama dengan lembaga pendidikan seperti universitas, tempat magang untuk dapat memberikan program khusus terkait keahlian spesialis kepada tenaga ahli jasa konstruksi. (Kds)
