BERITABUANA.CO, KUPANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menmperoleh penghargaan dari Menteri Keuangan RI, atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan tahun 2019 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam siaran pers Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Kupang Penyerahan penghargaan piagam WTP dilakukan bersamaan dengan pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Semester II Tahun 2020, Jumat (27/11/2020).
Jefry Riwu Kore sapaan Wali Kota Kupang, dalam sharing session opini WTP, menuturkan bagaimana Pemerintah Kota Kupang berjuang sangat luar biasa, untuk mendapatkan WTP.
Diakuinya selama 24 tahun, laporan keuangan Pemkot Kupang, belum mencapai target untuk mendapatkan WTP.
“Laporan keuangan ini adalah laporan keuangan yang dibuat dengan sungguh-sungguh, jujur dan baik, sehingga dapat menghasilkan hasil yang sangat baik,” ungkapnya.
Menurut Jefry Riwu Kore, pada tahun pertama, pemeriksaan aset kendaraan sebanyak 808 kendaraan dinyatakan hilang. Di samping itu pencatatan-pencatatan aset yang lain dan laporan keuangan yang manual sangat tidak jelas.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman pemerintah Kota Kupang menjadi catatan yang baik dan dapat berguna baik semua, baik peserta rakor maupun masyarakat,” harapnya.
Kepala Kantor Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lydia Kurniawati Christyana menyampaikan amanah dari Menteri Keuangan RI, terkait piagam raihan opini WTP, yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Kupang untuk LKP tahun 2019. Kiranya penghargaan ini terus dipertahankan sampai periode-periode selanjutnya.
“Opini WTP, diberikan untuk laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun oleh Pemkot kupang, sebagai pertanggungjawabnya setiap tahun. Tentu dari sisi pengendalian internal kemudian kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan yang dilakukan dengan berbagai pencatatan pengelolaan keuangan,” urainya.
Menurutnya ini merupakan salah satu capaian kinerja di Kanwil DJPB yang sangat berarti dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT.
“Akuntabilitas harus terus dijaga dan memperkokoh reputasi yang tanpa batas, karena ini merupakan kewajiban kita bersama dalam bertanggungjawab,” tegasnya. (rls/iir)
