Mas Nadiem Buka Sekolah Lagi, Komisi X DPR: Dilematis Tapi Tak Terelakan

by
Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI

BERITABUANA.CO, JAKARTA– Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengungkapkan bahwa dirinya mendapat banyak keluhan dari semua elemen masyarakat terkait rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuka kembali kegiatan sekolah pada Januari 2021.

“Keluhan-keluhan sampai ke saya mulai dari pihak guru, orang tua, maupun peserta didik, berharap sekolah segera dibuka. Ini tidak bisa kita abaikan, banyak pihak yang sudah merasakan stres, terisolasi, bahkan angka KDRT meningkat,” kata Hetifa kepada wartawan, di Jakarta, Senin (23/11).

“Saya rasa ini sebuah aspek yang tidak bisa kita sepelekan,” tambahnya.

Menurut dia, keputusan pembukaan sekolah merupakan sebuah keputusan yang dilematis, namun tidak dapat terelakkan.

“Sudah hampir 8 bulan kita mengalami pandemi, dan selama waktu tersebut sebagian besar sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Padahal, kemampuan setiap sekolah dalam melaksanakan PJJ sangat berbeda-beda,” paparnya.

“Akibatnya banyak anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar secara efektif,”ujar politikus Golkar itu.

Kendati demikia, lanjut Hetifa, aspek kesehatan sudah dipikirkan matang-matang oleh pemerintah dalam membuat keputusan ini.

“Masyarakat sekarang sudah mulai terbiasa menjalankan protokol kesehatan. Tinggal bagaimana menerapkan hal itu dengan disiplin di dunia pendidikan. Koordinasi antara pusat dan daerah harus ditingkatkan, dan yang melanggar harus ada sanksi tegas,” sebut wakil rakyat asal Kalimantan Timur (Kaltim) ini.

Oleh karena itu, ia berharap orang tua dapat menjadi garda terdepan dalam mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan ini.

“Saya rasa semua orang tua ingin putra-putrinya aman dan sehat. Mari sama-sama pantau keberjalanan kegiatan belajar di sekolah ini. Dari Kemendikbud dan dinas-dinas Pendidikan saya harap bisa membangun strategi untuk meningkatkan keaktifan komite orang tua di setiap sekolah,” pungkas Hetifah.

Seperti diberitakan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemeterian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono mengatakan, pemenuhan daftar periksa merupakan syarat mutlak pembukaan sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

“Di dashboard daftar periksa, dari 532.000 satuan pendidikan, baru 42,48 persen yang mengisi, sedangkan 57,52 persen sisanya belum merespon. Para bupati, wali kota, dan gubernur agar mendorong satuan pendidikan di daerahnya untuk meng-update kesiapan pembelajaran tatap muka di sekolah masing-masing,” jelasnya.

Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan, mulai tahun Januari 2021, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pembukaan sekolah tanpa mengacu pada zona risiko.

“Daerah yang paling mengetahui kondisi dan keadaan masing-masing. Selain izin dari pemda, pembukaan sekolah juga harus dengan izin kepala sekolah dan orang tua melalui komite sekolah. Sekolah dibolehkan buka, tapi tidak diwajibkan,” paparnya.

Nadiem menambahkan, kegiatan belajar mengajar di sekolah harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Antara lain kondisi kelas yang memungkinkan jaga jarak minimal 1,5 meter, dan pemberlakuan sistem shifting dengan maksimal peserta didik 50 persen dari kapasitas,” jelas Nadiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *