BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin memberikan apresiasi khusus pada Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) yang bertekad ikut berkontribusi membangun perumahan bersubsidi dalam program 1 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.
Penegasan ini disampaikan Wapres Ma’ruf Amin saat membuka acara Seminar dan Serasehan Nasional HIPNU secara virtual. Kegiatan serasehan HIPNU diselenggarakan secara hybrid virtual dan secara langsung yang digelar di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (21/11/2020).
“Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada para pengembang nahdliyin yang turut serta mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya karena telah berkumpul bersama para pengembang nahdliyin yang berjuang untuk membangun tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tegas Wapres Ma’ruf Amin dalam sambutannya yang telah direkam sebelumnya.
Menurut Wapres, saat ini kebutuhan perumahan bagi masyarakat masih sangat tinggi yakni sebesar 11,04 juta unit rumah. Selama Covid-19, para pengembang tidak banyak berproduksi sehingga target pembangunan perumahan belum terealisasi secara baik. Karena itu, pemerintah berharap pembangunan perumahan terus dilakukan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ditegaskan Wapres, sektor perumahan sangat penting dan diharapkan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, di sektor ini terdapat ratusan jenis usaha dan industri turunan yang diharapkan dapat menggerakan ekonomi nasional.
“Pemerintah melihat sektor perumahan merupakan kluster yang melibatkan 150 jenis usaha dan industri serta menyerap tenaga kerja sangat besar. Pembanvunan perumahan perlu kita dukung sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi inklusif yang manfaatnya dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat, “ ujarnya.
Sejak dicanangkan pada 2015, program pembangunan 1 juta rumah setiap tahun kini telah terealisasi sebesar 4,8 juta unit rumah dan 70% dari jumlah itu dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah telah melakukan empat skema pembangunan perumahan nasional di antaranya melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uabg Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Hingga menjelang akhir tahun 2020 ini, program FLPP dari anggaran Rp11 triliun dapat terealisasi Rp8,9 triliun, program SSB dari Rp 4,9 triliun terealisasi Rp 778 miliar, SBUM dari Rp4 triliun terealisasi Rp90 miliar dan BP2BT dari Rp8,3 triliun terealisasi Rp380 miliar.
“Pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp30 triliun untuk pembangunan perumahan dengan rincian Rp16,6 triliun untuk program FLPP, “ tegas Wapres. (Kds)
