BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis mengusulkan kepada Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara untuk tidak menyalurkan program bantuan sosial (Bansos) Covid-19 menjelang masa-masa rawan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.
Hal itu, sebagai bentuk antisipasi terhadap penyalahgunaan program Bansos oleh pihak-pihak yang tengah berkompetisi.
“Jadi kalau bisa bapak menteri saat Pilkada itu mungkin ga usah ada pencairan (Bansos) mendadak, biarkan saja dia berjalan sebagaimana biasanya,” tegas Iskan dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Bantuan Sosial Apakah Sudah Tepat Sasaran?, di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Kamis (19/11/2020).
Pesan ini disampaikan Iksan menanggapi antisipasi penyalahgunaan Bansos saat Pilkada serentak. Meskipun, diakuinya, pemerintah daerah (Pemda) juga tidak akan berani mengambil resiko besar, dengan menjadikan Bansos Covid-19 sebagai logistik bagi calon tertentu
“Pemda itu harus lebih berhati-hati, mereka tak akan berani membagikan sembako ini untuk calon sekian, tetapi orang itu sering sekali mengakali undang-undang itu sendiri,hal sperti ini juga pernah terjadi di Medan itu,” ucap politikus PKS itu.
Sebelumnya sempat diberitakan, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menilai dana bantuan sosial (Bansos) terkait covid-19 rentan disalahgunakan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Bansos berpotensi digunakan sebagai alat kampanye.
Menurut dia, potensi pelanggaran lainnya juga dikhawatirkan terjadi pada penggunaan anggaran corporate social responsibility (CSR). Bawaslu, sambung dia, tentunya akan menyelisik motif di balik CSR memuat dukungan salah satu pasangan calon (Paslon) atau tidak. (Jal)
