Wali Kota Canangkan Pembangunan Zona Integritas Lingkup Pemkot Kupang

by
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Lingkup Pemkot oleh Wali Kota Kupang, Jefry Riwu Kore

BERITABUANA.CO, KUPANG – Wali Kota Kupang, Jefirstson R. Riwu Kore mencanangkan pembangunan zona integritas di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, guna menciptakan lingkungan birokrasi pemerintah yang bebas dari korupsi, bersih dan melayani.

Melalui siaran pers Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Kupang, Jumat (6/11/2020), bahwa pencanangan ditandai dengan penandatanganan piagam zona integritas oleh Wali Kota Kupang bersama para Pimpinan Perangkat Daerah Pemkot Kupang, disaksikan Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay dan Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton.

Wali Kota Kupang, Jefirstson Riwu Kore dalam sambutannya menyampaikan Pencanangan Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan implementasi dari Permenpan & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permenpan & RB Nomor 52 Tahun 2014.

“Zona integritas merupakan predikat yang diberikan pada instansi pemerintah, yang pimpinan beserta jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” paparnya.

Dikatakan Jefry Riwu Kore sapaan Wali Kota Kupang, setelah pencanangan ini perangkat daerah sebagai unit zona integritas, harus menyiapkan rencana aksi yang konkrit sesuai Permenpan & RB Nomor 10 Tahun 2019. Untuk itu

“Ini mencerminkan tekad dan komitmen kita bersama, untuk menjadikan Pemerintah Kota Kupang menjadi zona yang terintegritas,” tegasnya.

Dalam laporan panitia yang disampaikan Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Kupang, Hasan E. Nirwana, secara rinci terdapat dua tujuan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, yakni mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Selain itu,, mendukung sasaran Reformasi Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas,” tambah Hasan Nirwana. (rls/iir)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *