BERITABUANA.CO, JAKARTA – Syafnina Wati (60), rela datang jauh-jauh ke Jakarta dari Sumatra Barat untuk bertemu Presiden Joko Widodo.
Kepada awak media, wanita yang berkacamata ini curhat menyoal lahan warga Kepulauan Mentawai yang digunakan tanpa izin oleh pihak lain.
Dikatakannya, lahan lima hektare tersebut semula terdapat sejumlah tanaman yang menjadi mata pencaharian utama warga setempat.
Di antaranya terdapat lahan cengkeh, jengkol, sayur bayam, dan sebagainya.
“Lahan itu dimiliki warga Mentawai dan salah satu sertifikat tanahnya digelapkan okmum Pemda setempat,” kata Syafnina, sebagai pemegang mandat ahli waris tanah tersebut, di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2020) sore.
“Tapi sejak 2004, lahan itu diserobot pemerintah untuk dibangun Rumah Sakit dan empat gedung pemerintahan lainnya,” lanjut dia.
Selama 16 tahun warga tersebut hidup menderita tanpa ada ganti rugi dari pihak pemerintah.
Padahal, kata dia, warga setempat memiliki sertifikat resmi dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) bernomor 03150602100137.
Syafnina mengklaim, pihak BPN Kabupaten Kepulauan Mentawai pun telah memeriksa lahan tersebut.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, lanjutnya, BPN memastikan tanah lima hektare itu memang milik warga setempat.
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah itu juga telah ditandatangani Kepala Kantor Pertahanan atau Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Rahmatsyah, pada 3 November 2020.
“Jadi tanah itu bukan milik pemerintah yang telah berdiri rumah Dinas Bupati, RSUD, serta markas Kodim,” tutupnya. (Rls/CS)
