BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pengamat politik kebangsaan, Karyono Wibowo menyatakan, wacana rekonsiliasi saat ini relevan untuk diangkat kembali. Bukan apa-apa, saat ini kondisi sosial masyarakat cenderung mengalami pembelahan.
“Masyarakat semakin terpolarisasi ke dalam blok politik, idiologi dan identitas sosial yang saling menyerang satu sama yang lainnya,” kata Karyono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/10/2020).
Karyono juga menyebut isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang digaungkan oleh sejumlah elit politik akhir-akhir ini telah menimbulkan gesekan di masyarakat. Tetapi menurutnya, semangat rekonsiliasi semestinya menjadi kesadaran kolektif untuk mempersatukan masyarakat dan menjaga keutuhan negara bangsa.
“Lebih dari itu, rekonsiliasi diperlukan untuk menghadapi tantangan global demi kemajuan bangsa ke depan,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) ini.
Dirinya menegaskan bahwa yang dibutuhkan adalah rekonsiliasi sosial yang melahirkan resolusi penanganan konflik, bukan sekadar rekonsiliasi politik seperti yang terjadi di Pemerintahan Jokowi jilid II ini yang hanya mendamaikan elit politik dan sekadar berbagi kekuasaan.
“Rekonsiliasi semacam itu, terbukti tidak menyelesaikan akar persoalan. Ternyata, konflik elit politik di negara ini sejatinya sangat cair,” tambahnya.
Tetapi, menurut Karyono, dampak yang ditimbulkan dari konflik politik yang dibungkus dengan ideologi dan SARA meninggalkan keretakan sosial di akar rumput.
“Konflik elit politik acapkali meninggalkan residu yang membelah masyarakat. Karenanya, upaya mewujudkan rekonsiliasi sosial menjadi penting mengingat masih adanya peningkatan kasus konflik di akar rumput sebagaimana yang kita rasakan saat ini,” imbuhnya.
Memang diakui, tidak mudah untuk mewujudkan rekonsiliasi tersebut jika tidak ada kesadaran yang kuat untuk menjalin persatuan bangsa dan saling memaafkan tanpa menghapus dosa sejarah yang pernah terjadi sesuai apa adanya.
“Upaya rekonsiliasi sejatinya sudah pernah diwacanakan sejak era Pemerintahan Abdurrahman Wahid hingga Joko Widodo. Tetapi gagal karena masih kuatnya ego kelompok,” sebut dia.
Selain itu, kata Karyono, masalah yang menjadi penghambat rekonsiliasi adalah adanya kekuatiran dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam sejumlah peristiwa yang menimbulkan tragedi kemanusiaan.
“Lebih dari itu, yang menjadi penghambat adalah elit politik yang sengaja memelihara konflik untuk tujuan tertentu. Karenanya, diperlukan sikap negarawan untuk mewujudkan rekonsiliasi,” tandasnya. (Asim)
