Ini Kabar Baik, Sudah Diizinkan Arab Saudi untuk Ibadah Umroh

by
Dirjen PHU Kemenag, Nizar Ali.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Nizar Ali menyampaikan, sudah ada pengumuman dari pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah umroh. Dalam pengumuman tersebut disampaikan, mengizinkan kepada warga dan ekspatriat yang sudah berdomisili di Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh dan shalat di Masjidil Haram pada tanggal 4 Oktober. Tetapi hanya diperuntukkan 30 persen saja.

“Kedua, mengizinkan juga secara bertahap kepada warga Arab dan para mukmin yang berdomisili di Saudi untuk melaksanakan umroh dan shalat di Masjidil Haram sebanyak 75 persen. Berarti ini untuk umrohnya itu sekitar 15 ribu jemaah per hari. Lalu shalatnya itu 40 ribu jemaah per hari. Kalau ini tangggal 18 Oktober,” kata Nizar Ali menjawab wartawan seusai mengikuti rapat dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Ketiga tambah Nizar, pemerintah Arab Saudi juga mengizinkan penyelenggaraan ibadah umroh untuk negara lain pada tanggal 1 November, tetapi dengan catatan. Yaitu, sambil menunggu perkembangan Covid-19. Kemudian, masuk daftar list dari Kementerian Kesehatan negara tersebut. Jadi, selama kurun waktu sekarang, sebelum tanggal 1 November, menganalisis perkembangan pendemi covid sambil menyiapkan negara mana yang diizinkan untuk ibadah umroh.

“Kita berdoa dan berkomunikasi terus dengan pemerintah Arab Saudi , Indonesia bisa masuk dalam list Kemenkes nya,” kata Nizar seraya lanjutnya, meski demikian pemerintah Indonesia melobi perwakilan di Mekkah, mereka lah yang akan melaksanakan komunikasi dan lobi supaya Indonesia masuk daftar list diperkenankan melakukan umroh.

Menjawab pertanyaan soal jemaah yang diutamakan adalah jemaah yang sebelumnya gagal berangkat, Nizar Ali mengatakan, memang yang gagal itu lah menjadi prioritas. Jumlahnya sampai 34 ribu jemaah yang tertunda berkat moratorium karena Covid-19.

“Mereka akan menjadi prioritas pertama. Pemerintah menutup sistem, tidak boleh ada pendaftaran umroh sebelum ada kejelasan. Nanti kita buka lagi sambil memberangkatkan jemaah yang tertunda tadi, yang jumlahnya 34 ribu jemaah,” jelas Nizar. (Asim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *