BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah meminta pemerintah mengubah mindset atau pola pikir dalam pelaksanaan ibadah haji. Sebab selama ini, pemerintah Indonesia selalu memiliki pola pikir sebagai konsumen.
“Menurut saya, Indonesia sebagai negara muslim terbesar harus pindah dari mindset konsumen, kepada mindset penyelenggara haji,” ujar Fahri Hamzah berbicara dalam acara Gelora Talks bertajuk ‘Pro Kontra Rencana Kenaikan Ongkos Haji’, Rabu (1/2/2023).
Dikatakan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu, bahwa pemerintah Arab Saudi membutuhkan mitra dalam penyelenggaraan haji, sehingga Indonesia harusnya ikut terjun dalam penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Sejauh ini, negara lain telah lebih dulu terjun dalam penyelenggaraan haji.
“Saudi Arabia itu perlu teman dalam penyelenggaraan haji. Negara Lain sudah masuk kepada penyelenggaraan haji secara lebih masif. Turki misalnya cukup masif, Malaysia cukup masif,” sebut Fahri seraya menambahkan, bahwa keikutsertaan Indonesia dalam penyelenggaraan haji, dapat membuat efek yang baik kepada jemaah haji dalam negeri.
Selain itu, Fahri juga meminta pemerintah Indonesia tidak memiliki mental ‘tangan di bawah’ saat berdiplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Tetapi Indonesia, harus memiliki sikap dalam berdiplomasi dengan Arab Saudi.
“Saya waktu itu mengusulkan kepada diplomasi Indonesia. Jangan berdiplomasi kepada Saudi Arabia dengan mental tangan di bawah. Saya usulkan mental tangan di atas,” ujarnya.
Bahkan ia menyarankan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menginvestasikan dana haji kepada penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Karena dengan investasi pada penyelenggaraan haji, bakal menguntungkan jemaah Indonesia.
“Kita baru bicara uang cash di BPKH yang diperuntukan untuk Penyelenggaraan Haji, dan investasi haji. Yang harusnya diinvestasikan lebih banyak di Tanah Suci dan dengan jaminan hasil yang lebih besar,” ucap Fahri.
Apalagi saat ini, Arab Saudi telah menjadikan haji dan wisata lainnya sebagai prioritas sumber pendapatan negara, demikian politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.
Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan Bipih tahun 2023 sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98.893.909,11. Sementara 30 persennya berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. (Ery)
