BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah masih terus berjuang melawan pandemi virus corona atau Covid-19 dan segala akibatnya. Sampai saat ini di Tanah Air, jumlah positif Covid-19 masih terus bertambah.
Bahkan, kata pakar komunikasi dari Universitas Pelita Harapan (UPH), DR. Emrus Sihomning dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/8/2020) mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kapala-kepala daerah masih belum menemukan ‘jurus’ jitu untuk menghalau penyebaran virus asal Kota Wuhan, Tiongkok ini.
“Harus kita akui, Pemerintah Pusat dan Daerah telah bekerja keras mengatasi Covid-19. Sayangnya, belum ada tanda-tanda jumlah penderita positif Covid-19 akan landai (menurun),” katanya.
Sebenarnya, menurut Emrus, penyebaran itu dapat ditekan signifikan bila mana dilakukan ‘kampanye’ komunikasi kesehatan secara nasional. Sebab, penularan Covid-19 dari manusia ke manusia lain.
“Artinya, Covid-19 menggempur kita, maka harus dihadapi dengan strategi menyebar (menjaga jarak fisik) satu dengan yang lain, tetap menggunanan APD dan mentaati semua protokol kesehatan,” tambahnya lagi.
Jadi, lanjut Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner ini, jelas bahwa persoalan utama terletak pada apakah kesadaran, sikap dan perilaku setiap individu sebagai anggota masyarakat telah terbangun dengan baik untuk ‘berperang’ melawan Covid-19 di seluruh tanah air?
“Jawabnya, menurut hemat saya, masih belum. Sebab, kenyataan di tempat umum, pasar-pasar dan lain sebagainya masih acapkali ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, sangat wajar jumlah penderita Covid-19 bertambah dari hari ke hari,” sebutnya.
Untuk menumbuhkan kesadaran, masih menurut Dosen Tetap Pascasarjana UPH itu, sikap dan perilaku seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan protokol kesehatan menghadipi Covid-19, mutlak dilakukan ‘kampanye’ komunikasi kesehatan secara masif, berkesinambungan, kreatif, inovatif, antisipatif dan terus dimonitor efek yang ditimbulkan di tengah masyarakat dari waktu ke waktu.
Karenanya, untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan tugas tersebut, maka penanggungjawab dan pelaksana sejatinya diserahkan pada ahlinya, yaitu para komunikolog-komunikolog yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
“Untuk efektivitas pelaksanaannya, Presiden perlu menunjuk seorang komunikolog yang tidak asing di ruang publik sebagai penanggungjawab nasional. Tentu, juga menyediakan dana memadai yang setara dengan penanganan bidang lainnya,” tutup Emrus Sihombing. (Asim)
