Pimpinan DPR Minta Kemendikbud Respon Mundurnya Beberapa Ormas dari POP

by
Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai diskusi dengan Menag beserta jajaran di Kantor Kemenag, Jakarta, Kamis (28/5/2020). (Foto: Dokumentasi Pemberitaan DPR)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merespon dengan cepat terkait persoalan mundurnya beberapa organisasi besar dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.

“Kalau kemudian organisasi penggerak itu mundur berarti ada persoalan yang cukup serius di situ,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/7/2020).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga meminta agar POP dan program serupa dalam perencanaannya dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan hal-hal yang negatif terhadap program tersebut.

Apalagi, sektor pendidikan mengalami dampak yang cukup besar akibat pandemi COVID-19. Dana yang dialokasikan pemerintah untuk sektor pendidikan itu cukup besar yakni Rp 595 Miliar.

“Oleh karena itu saya minta Kemendikbud agar membuat program-program dengan alokasi anggaran yang besar itu dengan efektif,” ujarnya.

Dasco meminta agar Kemendikbud membuka secara transparan terkait perencanaan dan pelaksanaan POP. Sehingga nantinya tidak ada hal negatif hingga polemik yang timbul terhadap program tersebut.

Diketahui, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengundurkan diri dari Program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digagas Nadiem Makarim. PGRI menjadi ormas ketiga yang mundur setelah Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi menyatakan keputusan ini diambil berdasarkan aspirasi dari anggota dan pengurus dari daerah, Pengurus Besar PGRI melalui Rapat Koordinasi bersama Pengurus PGRI Provinsi Seluruh Indonesia, Perangkat Kelengkapan Organisasi, Badan Penyelenggara Pendidikan dan Satuan Pendidikan PGRI yang dilaksanakan pada hari Kamis (23/7) kemarin.

“PGRI memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud,” kata Unifah Rosyidi dalam surat resmi pengunduran diri, Jumat (24/7).

PGRI beralasan proses seleksi ormas untuk POP bermasalah, sementara penggunaan dana negara yang diberikan bukanlah dana yang sedikit. (Rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *