BERITABUANA.CO, JAKARTA – Di masa Pandemi dan Pembelajaran Jarak jauh yang sedang di jalankan pada saat ini sungguh sangat disayangkan kemendikbud mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh yaitu Program Organisasi Penggerak yang dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Nadiem dinyatakan bahwa full pembiayaan nya dibebankan pada APBN yang mencapai hampir Rp600 Miliyar.
Demikian dikemukakan Anggota Komisi X DPR RI, Ali Zamroni melalui keterangan tertulisnya, Senin (27/7/2020), menanggapi mundurnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan PGRI dalam POP Kemendikbud.
Hal ini menurut Zamroni, cukup ironi saat ini ada 3 organisasi besar yang telah menyatakan mengundurkan diri dalam program organisasi penggerak yaitu NU Muhammadiyah dan PGRI.
“Yang kita telah ketahui betapa ketiga organisasi ini berkontribusi membangun dunia pendidikan di indonesia sejak lama dan informasi bahwa tidak Lolosnya Beberapa organisasi yang sudah layak seperti Muslimat NU, Aisyiyah, IGNU, dll,” sebut dia.
Semestinya, lanjut Anggota Fraksi Partai Gerindra itu, yang malu dan mengundurkan diri dari program ini yaitu Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation, bukan NU Muhammadiyah dan PGRI.
“Tapi saya tidak kaget dengan kegaduhan yang di buat Nadiem (Mendikbud) saat ini, karena sejak dilantik sampai dengan sekarang banyak sekali kebijakan Nadiem yang kontroversi,” ujarnya.
Sebut saja misalkan, MengPLTkan para pejabat Esselon 1 dan esselon 2 di kemendikbud yang berakhir dengan digantinya para pejabat pejabat tersebut dengan pejabat baru yang membuat perlu adanya adaptasi kembali dan adanya kegagapan dalam pergerakan dan penyerapan anggaran kemendikbud yang mendapatkan teguran Bapak Presiden Jokowi,
Selanjutnya mengenai penghapusan Nomenklatur Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan yang dimana terjadi demo besar besaran dari pegiat Pendidikan Non Formal yang seakan di nomor duakan, selanjutnya kontroversi membayar iuran sekolah melalui Gopay, dan Kerjasama kemendikbud dengan Netflix, Kebijakan Pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di satuan pendidikan kerjasama (SPK), dan aksi Mahasiswa di masa pandemi ini karena menuntut keringanan UKT.
“Saat ini sudah tepat jika masyarakat dan para pendidik dari tingkat PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi mengevaluasi menteri-nya sendiri,” kata dia.
Dalam hal ini, Zamroni pun mengatakan bahwa program ini sudah masuk dalam kategori konflik kepentingan karena Sampoerna Foundation mendapatkan Kategori Gajah sebesar 20 miliyar di Program Organisasi Penggerak sedangkan Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Syahrir yang menandatanggani SK penetapan organisasi penggerak merupakan Mantan Dekan di Universitas Sampoerna.
“Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan kemendikbud RI harus dievaluasi karena pendidikan itu harus bebas dari segala kepentingan, jangan sampai adanya titipan dan di tunggangi oleh kepentingan pribadi atau golongan, demikian ditegaskan Ali Zamroni. (Rls)
