BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid menilai survei MPR RI berada di peringkat kelima (62 persen) dan berada di atas DPR dan DPD RI, karena sejak awal kepemimpinan kolektif kolegial yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo semua keputusan dilakukan bersama dan seoptimal mungkin tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
“Sejak awal MPR RI selalu memosisikan diri sebagai perekat bangsa dan bekerja di luar konstitusi. Misalnya banyak berkunjung atau silaturahmi dengan berbagai elemen tokoh bangsa, ormas, lembaga negara dan masyarakat sendiri. Seperti di era pandemi Covid-19 ini,” kata Jazilul dalam dialog Empat Pilar MPR RI bertema “Meningkatkan Kepercayaan Publik pada MPR sebagai Perekat Kebangsaan” di Kompleks Parleemn Senayan, Jakarta, Jumat (24/7/2020).
Selain itu lanjut Gus Jazil , sapaan Waketum DPP PKB itu, MPR RI yang pimpinannya sepuluh (10) dari semua partai politik dan DPD RI, ini memang berbeda dengan DPR RI, sehingga dalam bekerja secara kolektif tersebut lebih adem. Sebaliknya, DPR RI kinerjanya selalu bersentuhan dengan ruang publik, sehingga banyak menimbulkan polemik di masyarakat.
Seperti diketahui, MPR RI setahun terakhir ini selain rajin berkunjung dengan tokoh-tokoh nasional, ormas keagamaan, tokoh masyarakat, dan berbagai lembaga negara, juga terus menyosialiasikan empat Pilar MPR RI di masyarakat, artis, pegiat seni dan lain-lain. “Bahkan di era pandemi Covid-19 ini MPR Peduli Covid-19 membantu APD (alat pengaman diri) ke berbagai rumah sakit, ojek online (Ojol), dan lain-lain,” ujarnya.
Gus Jazil sendiri mengaku jika dirinya kini sedang menyelesaikan program doktornya di bidang kepemimpinan kolektif kolegial tersebut. Dimana semua lembaga negara dipimpin secara kolektif. Baik yudikatif, legislatif, dan kecuali Kepresidenan. “Kepresidenan sepenuhnya ada di tangan presiden, meski ada wakil presiden,” pungkasnya.
Sebelumnya pada 22 Juli 2020 lalu, Survei Charta Politika menunjukkan, Tentara Nasional Indonesia ( TNI) mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi (87,8 persen), kedua Presiden (83 persen), ketiga Polri (72,2 persen), disusul KPK sebanyak (71,8 persen), MPR (62 persen), Kejaksaan Agung (61,6 persen), DPR (61 persen), DPD (60,5 persen), Mahkamah Agung (60 persen) dan Mahkamah Konstitusi (59,4 persen). (Kds)
