BERITABUANA.CO, JAKARTA – Polres Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara, diminta bertindak adil menangani aksi unjuk rasa masyarakat di Desa Mompang Julu, Kecamatan Penyabungan Utara beberapa hari yang lalu. Aparat kepolisian juga harus mengusut proses pembagian dana bantuan sosial (bansos) hingga tuntas.
“Polres Madina telah menahan dan menetapkan sebagai tersangka kepada sejumlah warga yang disebut pembuat kerusuhan. Kita setuju ada penegakan hukum, tetapi juga harus ada tindakan yang adil di masyarakat,” kata Wakil Sekjen DPP KNPI yang juga putra Madina, Ahmad Maskuri Daulay di Jakarta, Senin (6/7/2020).
Maskuri menyatakan, masyarakat Desa Mompang Julu turun ke jalan bukan tidak ada sebab. Mereka akhirnya melakukan aksi itu semata-mata untuk menuntut hak, yaitu bansos untuk warga terdampak Covid-19. Pembagian bansos itu kata Maskuri dianggap masyarakat setempat tidak transparan oleh kepala desa.
Tidak transparan, kare a bansos yang semestinya diterima setiap kepala keluarga sebesar Rp600.000 tetapi hanya diterima masyarakat sebesar Rp200.000.
Karena itu, dia meminta aparat kepolisian juga mengusut Kepala Desa Mompang Julu soal proses pembagian bansos tersebut. Masyarakat disana melihat ada kejanggalan atau keanehan, pembagian bansos dilakukan tidak transparan dan tidak merata.
“Pembagian itu yang harus diusut, kenapa yang disalurkan hanya Rp 200.000. Kalau saja pembagian bansos oleh aparat desa transparan, saya kira tidak ada aksi unjuk rasa tersebut,” kata Maskuri..
Dia mengingatkan Polres Madina akan pernyataan Kepala Polri Idham Azis yang mengatakan akan bertindak tegas bagi pihak mana pun yang menyelewengkan anggaran penanganan virus corona.
“Polres Madina harus menjalankan perintah Kepala Polri. Apabila ada ketidakberesan pembagian bansos di Desa Mompang Julu, itu harus diusut tuntas,” pinta Maskuri. (Asim)
