BERITABUANA.CO, JAKARTA – Perwakilan aksi “Selamatkan NKRI dan Pancasilla” dari berbagai (organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dipersilakan masuk ke Gedung Parlemen, untuk audiensi dengan pimpinan DPR ihwal penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Perwakilan yang masuk ke Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020) itu di antaranya Ketua Umum FPI Sobri Lubis, Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak, Ketua PA 212 Slamet Maarif, serta perwakilan dari ormasi lain seperti Pemuda Pancasila (PP).
Sebelum diterima Pimpinan DPR RI, para perwakilan aksi diterima Fraksi PKS DPR. Adapun perwakilan F-PKS yang menemui perwakilan massa, yaitu Ketua F-PKS Jazuli Juwaini, didampingi Aboebakar Al-Habsyi, Mardani Ali Sera, dan Bukhori. Hadir pula satu perwakilan Fraksi PAN Ali Taher.
Kepada F-PKS DPR RI, Ketua PA 212 Slamet Maarif mengucapkan terima kasihnya karena telah menerima dan menyambut mereka. Apalagi, lanjut dia, F-PKS memiliki pemikiran yang sama tentang RUU HIP tersebut.
“Kami mewakili 170 ormas aliansi nasional antikomunis, mengucapkan terima kasih kepada PKS yang sudah menyambut kami serta memiliki pemikiran sama tentang RUU HIP,” kata Slamet kepada Pimpinan F-PKS DPR RI.
Dalam kesempataannya, Slamet mengatakan tetap akan menunggu di Gedung Parlemen untuk melakukan audiensi dengan pimpinan DPR. Bagi mereka sambutan F-PKS DPR belum cukup untuk membahas penolakan RUU HIP ini.
Untuk itu, Slamet meminta kepada F-PKS untuk segera meminta pimpinan DPR menemui mereka atau tidak sama sekali. Pasalnya di luar gedung, massa aksi semakin menumpuk dan situasi aksi semakin panas.
“Mohon maaf, kami ini menyampaikan amanah. Kami minta pimpinan DPR segera memutuskan menemui kami atau tidak sama sekali. Karena saya dapat kabar, di luar massa semakin deras. Sudah sampai Gedung TVRI,” terang Slamet.
Menanggapi keinginan Slamet, Jazuli yang mewakili F-PKS kemudian menyatakan memang lebih sesuai apabila pernyataan dari perwakilan massa disampaikan langsung kepada pimpinan DPR yang diketuai Puan Maharani.
“Mungkin pernyataan sikap nanti bagus disampaikannya kepada pimpinan DPR saja supaya lebih pas dan lebih berwibawa,” ujar Jazuli. (Tim)
