BERITABUANA.CO, JAKARTA – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesa, Adi Prayitno menanggapi kritik yang dilontarkan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu yang belakangan ini tidak hanya ramai menghiasi perbincangan publik di media sosial, tetapi juga bahan konsumsi elit. Adi mempertanyakan kapasitas Adian melakuan kritik itu sebagai siapa, sehingga publik bisa menilai apakah hal itu murni kritik atau hanya sebatas intrik belaka.
“Saya sebagai orang yang berada di luar bertanya, pertanyaan (kritik) itu atas nama siapa, atas nama DPR, Partai atau pribadi. Karena selama ini Adian ini melekat sebagai seorang pejabat negara dan sebagai aktivis Partai,” ujar Adi melalui keterangan tertulisnya yang diterima beritabuana.co, Rabu (24/6/2020).
Adian Napitupulu diketahui melontarkan sejumlah kritikan dan mempertanyakan beberapa hal terhadap kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir salah satunya terkait kenaikan utang BUMN. Dia membandingkan utang luar negeri BUMN sebesar Rp5.600 triliun dengan utang luar negeri perintah Malaysia yang disebut hanya Rp 3500 triliun.
Melanjutkan pernyataannya, Adi menyayangkan cara-cara yang dilakukan Adian itu bukan cerminan pejabat negara yang dibatasi oleh tugas, pokok dan fungsinya. Menurutnya, cara mengkritik yang digunakan oleh Adian melalui surat terbuka, rilis-rilis atau pernyataan sikap yang disebarkan kepada khalayak ramai serta media merupakan gaya seorang aktivis jalanan atau extra parlementer bukan memanfaatkan fungsinya sebagai anggota dewan.
“Adian tidak bisa menggunakan cara-cara aktivis menggunakan cara-cara extra parlementer untuk mengkritik Erick Thohir gunakan saja fungsinya sebagai anggota dewan,” urainya
Pengajar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan, dalam konteks hubungan Legislatif dan Eksekutif ada instrumen sendiri dalam bernegara, contohnya, jika didapat permasalahan kebijakan pemerintah Adian sebagai anggota DPR bisa melakukan undangan secara formal misalnya seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Adian kalau mau mengkritik Erick, untuk mempertanyakan sejumlah hal karena dia anggota dewan ya panggil Erick Thohir ke DPR, kalau Adian tidak bisa langsung bisa melalui perwakilan partai PDIP biar jelas dan jauh lebih elegan,” terangnya lagi.
Selain itu, Adi juga menilai kritikan Adian kepada Erick Thohir tidak tepat. Menurut Adi, seharusnya memberikan kritik, saran, masukan atau pertanyaan harus dilakukan melalui jalurnya sesuai prosedur sebagai anggota dewan. Hal itu dinilai dapat menepis ‘desas-desus’ yang berkembang seperti anggapan kritik Adian selama ini sebab tidak diakomodirnya ‘orang titipan’ Adian didalam BUMN oleh Erick Thohir.
“Cara-cara Adian ini adalah cara-cara aktivis sebenarnya yang kurang pas dalam konteks hubungan antara eksekutif dan legislatif, jadi wajar kalau ada reaksi dari Andrea Rosiade yang sesama anggota DPR juga mengkritik. Kalau atas nama partai atas nama Fraksi ngomong donk di DPR tidak perlu bikin surat terbuka, jauh lebih clear kan. Sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan atau desas desus. Publik tahu nya DPR sama pemerintah itu berteman,” ungkapnya.
Terkait dengan kebijakan restrukturisasi BUMN oleh Erick Thohir, Adi menilai hal itu tidak bisa dilihat langsung manfaatnya secara instan. Membutuhkan waktu untuk membuktikan gebrakan Erick Thohir selama ini apakah akan sesuai dengan harapan masyarakat.
“Tentunya yang dilakukan Erick ini tidak bisa dilihat sekarang, kita cek saja 6 bulan atau maksimal setahun kedepan akan seperti apa,” bebernya seraya menambahkan selama ini banyak BUMN yang kinerjanya lambat, selalu menanggung rugi dan tidak produktif, sehingga wajar dilakukan upaya perombakan.
Karena itu, Adi berharap apa yang dilakukan Erick Thohir kedepan dapat berbuah manis dapat menghasilkan manfaat bagi publik dan keuntungan bagi negara.
“Kita cek apakah dalam “revolusi” yang dilakukan Erick Thohir di BUMN ini bisa sesuai harapan terutama, mengurangi inefisiensi, tidak rugi lagi dan untungnya banyak,” tutupnya.
Sebelumya, Staf Khusus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menanggapi kritik politisi Adian Napitupulu yang menyebutkan utang BUMN mencapai Rp 5.600 triliun. Menurutnya, data yang dikeluarkan Adian tidak tepat dan menyarankan Adian untuk berkoordinasi dengan komisi VI DPR RI agar memahami data yang benar.
“Bang Adian mungkin bisa berkoordinasi juga dengan teman-teman di Komisi VI supaya dapat data yang pas,” kata Arya yang kemudian meluruskan informasi yang disampaikan Adian terkait data sebenarnya, agar publik bisa melihat permasalahan ini secara jernih.
“Seperti misalnya data utang BUMN. Kalau dikatakan utangnya Rp 5.600 triliun, ini ‘kan datanya sangat jauh nih dari kenyataan. Sebenarnya utang BUMN itu sampai saat 2020 ini Rp 1.500-an triliun. Jadi ‘kan jauh dari 5.000 ke 1.500. Itu saja sudah dapat dilihat bahwa datanya jauh,” beber Arya lagi. (Kds)
