BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pimpinan MPR mendadak menggelar rapim guna membahas keputusan pemerintah meminta DPR untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Halua Ideologi Pancasila (RUU HIP), Kamis (18/6/2020) kemarin.
Rapat yang dihadiri Ketua MPR Bambang Soesatyo, para Wakil Ketua MPR : Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid dan Arsul Sani serta Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono itu menyetujui keputusan pemerintah menghentikan sementara pembahasan RUU-HIP.
Dalam rapat tersebut Pimpinan MPR mendorong pemerintah memanfaatkan waktu penundaan ini untuk lakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang hal-hal yang menjadi kebutuhan hukum apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.
Pandangan dan sikap Pimpinan MPR yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini adalah sebuah undang-undang teknis yang berfungsi untuk mengatur bagaimana caranya negara melaksanakan fungsi dan tugas sosialisasi serta pembinaan ideologi Pancasila oleh BPIP dan MPR. Bukan mengutak-ngatik lagi soal Pancasila sebagai ideologi yang telah menjadi konsesus kebangsaan dan kesepakatan para pendiri bangsa.
Hal itu diucapkan Ketua MPR Bambang Soesatyo usai memimpin Rapim MPR. Bamsoet mengingatkan, untuk urusan ideologi tidak boleh ada keragu-raguan. Diperlukan ketegasan sikap, jiwa patriot dan nasionalisme yang teguh untuk menutup pintu rapat-rapat bagi komunisme.
“Pimpinan MPR meminta pemerintah dan DPR agar nama dan substansi hukum dari RUU Haluan Ideologi Pancasila jika ingin diteruskan pembahasannya, harus diubah dan kembali pada tujuan awal,” ujar Bamsoet.
Selain itu menghapus seluruh tafsir-tafsir yang ada dalam pasal-pasal RUU tersebut yang telah menimbulkan polemik dan penolakan publik. Bila diperlukan, lanjut Bamsoet, MPR akan menyiapkan usulan rancangan penyempurnaan RUU HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila melalui pengkajian di Badan Pengkajian MPR R.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, pimpinan MPR RI dalam waktu dekat akan melanjutkan Safari Kebangsaan ke berbagai tokoh bangsa, intelektual, cendikiawan, dan organisasi kemasyarakatan. Langkah itu untuk menyerap sekaligus menguatkan solidaritas kebangsaan, sehingga bisa memberikan kesejukan dan menjaga suasana kebatinan rakyat agar tak terus-menerus dirundung gonjang ganjing politik.
Bamsoet menambahkan, rapat pimpinan MPR juga membahas berbagai persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2020 di Gedung Nusantara. Pimpinan MPR berharap Presiden dan Wakil Wakil Presiden beserta pimpinan MPR, DPR dan DPD RI serta pimpinan lembaga tinggi lainnya bisa hadir secara fisik dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Dijelaskan, dalam Rapim MPR tadi dibahas soal perlunya pematangan konsep pembentukan Majelis Syuro Sedunia yang digagas MPR RI. Karena sampai saat ini belum ada forum yang memfasilitasi MPR seluruh dunia untuk bertukar pikiran seputar konstitusi.
“Kesuksesan pembentukan Majelis Syuro Sedunia tak hanya akan membuat MPR RI mencatatkan tinta emas dalam pergaulan politik dunia, melainkan juga akan membuat nama Indonesia semakin terangkat dan diakui dunia,” ujar Bamsoet. (Rls)
