BERITABUANA.CO, JAKARTA– Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario ‘New Normal’ dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Bahkan, pemerintah sudah menginfokan ada 4 Provinsi dan 25 kabupaten/kota yang akan dicoba penerapan ‘New Normal’ ini.
“Seperti apa yang disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bahwa anggota Polri akan dilibatkan sebanyak 340.000 personel karena kita harus mengamankan di 1800 titik. Hal ini tentu sangat dibutuhkan dalam mengawal prosedur tatanan hidup normal baru yang akan diterapkan dalam masyarakat,” kata Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas Kertopati lewat keterangannya, Kamis (28/5/2020).
“Kita hendaknya tidak mendikotomikan perlu tidaknya peran TNI-Polri dalam penerapan New Normal,” sambung Nuning begitu biasa disapa.
Sebab, lanjut Nuning, ketertiban masyarakat adalah kunci keberhasilan penanganan Covid 19. “Sebagaimana kita ketahui warga masyarakat masih banyak yang tidak paham protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Departemen Kesehatan, bahkan ada juga yang sudah paham tapi malas dan tidak disiplin melaksanakannya. Hal inilah menjadi sebuah keniscayaan TNI Polri dilibatkan untuk menjaga ketertiban umum dan kedisiplinan mandiri anggota masyarakat,” jelasnya.
Cakup Tiga Aspek
Ia pun berharap, keterlibatan TNI- Polri harus mengikuti 3 aspek yang dinilai pada indikator kesehatan masyarakat dari Gugus Tugas Covid 19 yakni gambaran epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.
“Wabah Covid-19 merupakan ancaman nirmiliter. Ancaman nirmiliter berbeda dengan ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ketiganya kini dikenal sebagai ancaman hybrida dan telah merubah perspektif ancaman di masa mendatang. Apa yang dilakukan TNI ini sebagai salah satu wujud OMSP adalah penanggulangan bencana. Keterlibatan TNI dalam konteks wabah Covid-19, masuk dalam kategori penanggulangan bencana,” tutur Nuning.
Senjata biologi dan pertahanan negara anti senjata biologi merupakan ilmu pengetahuan yang harus dikuasai TNI. Dan, pada masa depan ancaman Nubika harus masuk dalam kewaspadaan kita. “Para Prajurit TNI kini dituntut memiliki kemampuan tempur konvensional dan kemampuan tempur kontemporer,” ungkapnya.
Sementara itu, Polri dibutuhkan dalam penegakkan hukum serta pengawasan aturan pemerintah di lapangan. “TNI Polri juga diharapkan dapat bersinergi memberikan informasi protokol kesehatan kepada masyarakat,” ucap Nuning.
“Baksos TNI-Polri yang membagikan makanan siap santap atau sembako sangat bermanfaat. Contohnya Baksos Universitas Pertahanan Peduli, Baksos beberapa Polda, Polres, Kodam, Koarmada dan lainnya,” tutup mantan Anggota Pertahanan DPR RI ini. (006)
