BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah mengkritik penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 oleh Pemerinta. Dia menilai semestinya pemeritah pusat memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah (Pemda) dalam penanggulangan pandemi virus asal Wuhan, Tiongkok tersebut.
“Kasih kewenangan Pemda, karena layanan kesehatan yang ada di daerah berhak untuk menyelenggarakan tes virus corona sehingga tidak melulu mengacu dengan pelayanan pusat,” kata Fahri Hamzah dalam video di kanal YouTubenya seperti dikutip, Sabtu (9/5/2020).
Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu menyoroti strategi pemerintah yang justru membentuk tim khusus sebagai bagian dari strategi penanganan.
“Nggak usah bentuk tim ini, rekrutmen ini, pra ini, pra itu. Atur semua ini biar dialirkan kepada masyarakat,” ungkapnya seraya juga menegaskan bahwa pemerintah perlu menghidupkan puskesmas dengan cara membagikan alat rapid test.
Menurut mantan pimpinan DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, Indonesia punya sekitar 7 ribu desa, kira-kira 7-10 ribu puskesmas. Karena itu, pemerintah sebaiknya kasih mereka (Puskesmas) alat tes untuk mendata orang yang sakit, dengan begitu penanganan pandemi virus corona akan lebih efektif dan efesien.
“Ngapain ngecek anggota DPR, anggota kabinet, ini orang udah punya mekanisme. Yang perlu mengecek dan melacak di mana larinya virus adalah kasih ke puskesmas-puskesmas, mereka udah punya metode, di sana ada dokter dan perawatnya,” tukasnya.
Fahri lantas kembali menyinggung pembentukan tim dalam penanganan virus corona. Ia menyebutkan, pihak yang terpilih, adalah orang yang kurang memahami struktur pemerintahan.
“Itu sistem yang sudah ada, already in plan in our system. Jadi nggak perlu bikin yang baru. Ini bikin yang baru dan terdiri dari orang-orang yang nggak pernah di pemerintahan. Nggak paham negara itu strukturnya seperti apa,” ujarnya.
Disisi lain, Fahri Hamzah kemudian menyoroti sosok Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang kekinian dinilai bungkam di tengah pandemi virus corona.
“Itu kaya menteri kesehatan, orang nggak ngerti. Sebentar lagi, tiba-tiba banyak. Tiba-tiba kabur sekarang gak ada suaranya” tabahnya.
Selain itu, ia juga menyinggung peran stafsus milenial presiden.
“Pejabat-pejabat yang baru muncul, milenial-milenial ini yang gak ngerti apa-apa tentang UUD, gak pernah baca UU, gak ngerti struktur negara, gak ngerti ada pulau, desa di republik ini, pada bingung semua,” terangnya.
Sebagai simpulan, Fahri mengatakan bahwa untuk mengatasi pandemi virus corona ini, presiden perlu mengelola otonomi yang ada sehingga rakyat tidak semakin dibuat kebingungan.
“Sekarang ini RT bingung merasa diadu dengan rakyat, kepala desa juga bingung marah-marah maki-maki menterinya. Antara menteri yang satu dan lainya berbeda keputusan. Nah ini memerlukan leadership yang manifest sehingga rakyat terkelola,” pungkasnya. (Kds)
