BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menyikapi perkembangan pandemi virus corona atau Covid-19 yang semakin meluas di Tanah Air, PPP mengusulkan agar alokasi dana bantuan politik (Banpol) yang diterima partai-partai politik setiap tahunnya, bisa dialokasikan untuk penanganan Covid-19 selama masa pandemi.
Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi melalui keterangan tertulisnya, Selasa (21/4/2020).
“Tentu kemasannya melalui kegiatan pendidikan dan sosialisasi dengan memerhatikan physical distancing maupun social distancing dan protokol kesehatan dunia, serta akuntabilitas keuangan-dokumen terpenuhi,” kata Awiek sapaan Wasekjen DPP PPP itu.
Sebab, menurut dia, pendidikan politik atau sosialisasi politik, salah satu caranya adalah mengajak warga negara agar memahami dam memiliki loyalitas kepada negaranya. Membangun nilai-nilai kebersamaan dan kecintaan kepada bangsa dan negara, ditengah pandemi wabah Covid 19.
“Karena itu, Mendagri bisa membuat semacam ketentuan teknis agar usulan ini bisa berjalan. Sebab, saat ini untuk kumpul-kumpul melakukan kegiatan politik seperti lazimnya, sangat tidak memungkinkan,” ujar Awiek.
Disisi lain, Anggota Komisi VI DPR RI itu juga mengatakan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan juga harus menstabilkan harga dan menjamin keberadaan stok selama pademi Covid-19 ini. Seperti, membuat stok pangan melimpah di tengah pandemi covid-19.
“Sementara itu di satu sisi kita akan memasuki musim puasa-lebaran yang juga berpengaruh kepada kenaikan harga pangan. Kami meminta Bulog selain harus menjaga stok pangan, juga harus membuat harga agar tetap terjangkau, khususnya masyarakat tidak mampu,” katanya.
Melanjutkan pernyataannya, menurut Awiek, adanya lockdown di sejumlah negara membuat banyak negara memproteksi diri terhadap stok pangan, sehingga tidak ekspor. Ini merupakan momentum bagi Bulog untuk turut membantu mewujudkan swasembada pangan dengan memaksimalkan produksi dalam negeri.
“Selain itu secara teknis, Bulog harus siap ketika masyarakat butuh beras. Contoh, di Madura Jawa Timur saya mau beli beras 5 ton ke Bulog untuk disalurkan ke masyarakat terdampak Covid-19, namun mereka butuh waktu lebih dari 15 hari untuk menyiapkan. Akhirnya saya harus cari alternatif lain, karena kalua menunggu 15 hari, jumlah orang yang kelaparan bakal meningkat. Ini membuat skema bisnis bulog akan terganggu, meski demikian pesanan ke bulog tetap berjalan dalam rangka membantu usaha BUMN,” tuturnya.
Dirinya juga meminta RNI (Rajawali Nusantara Indonesia), agar menjawab tantangan pemerintah bahwa harga gula tidak boleh lebih dari Rp12.500/kg, sementara kenyataan d lapangan harganya masih sebesar Rp18.000 di tingkat pengecer.
“Ini perlu terobosan dari RNI untuk bisa memstabilkan harga gula,” sebut Awiek.
Sementara itu, Awiek menyampaikan, PT Berdikari yang juga merupakan salah satu BUMN di bidang yang saat ini diberikan kewenangan impor daging, saat ini sulit melakukan impor karena adanya lockdown di berbagai negara.
“Maka sudah waktunya bagi PT berdikari untuk maksimalkan ternak dalam negeri. Di madura banyak budidaya sapi terkenal misalnya di Sapudi dan Saas. Tapi saya belum pernah mendengar PT Berdikari bicara potensi sapi Madura,” tutupnya. (Rls)
