PANDEMI covid 19 penyebarqnnya bgt cepat shg banyak negara mengabil kebijakan lock down. Tak terkecuali ibu kota jakarta banyak yg berpikir untuk pulang kampung kembali ke asal daerahnya. Wilayahpun bersiaga karena wilayah juga takut merebaknyq pandemi covid di wilayahnya. Tentu hal ini berdampak pd keteraturan sosial dan berimbas pd produktifitas bahkan hingga keamanan dan rasa aman warga masyarakat. Berbagai himbauan mudik sdh digencarkan di mana mana. Namun sebelum mudik ternyata banyak yg sdh mendahului mudik.
Pandemi covid bukan sebatas menyerang kesehatan namun menyerang jiwa dan kehidupan sosial. Manusia sbg mahkluk sosial dipecah untuk melakukan social distancing. Bahkan baru kali ini tempat-tempat ibadah ditutup dan berbagai kegiatan keagamaan pun dilakukan secara on line. Live must go on bahkan live and still live. Bagaimana hidup tetap bertahan dan pasca pandemi segera mampu bangkit untuk recoverynya.
Berbagai model pemolisian ( policing ) dapat dibangun dari menerapkan E policing, smart policing, proactive and problem solving policing dll. Era ini memang seolah mengingatkan dan menyadarkan untuk merubah mind set dan cukture set yang serius membangun E policing. Tatkala sebagian work from home, dan social distancing dilakukan makan sistem-sistem virtual menjadi solisi tetapi adanya pelayanan publik. Di samping model-model pemolisian di atas maka emergency policing dapat diterapkan.
Secara garis besar model pemolisian dapat dilihat dari berbasis wilayah, berbasis kepentingan atau fungsi dan berbasis dampak masalah. Pandemi covid-19 mengenai ke 3 pendekatan tersebut baik kewilayahan, fungsi maupun dampak masalah. Hal ini tentu msh ada masalah lagi yang menyerang jiwa dan psikologi sosial masyarakat seperti adanya berita-berita hoax, hembusan dan ujaran kebencian yang membuat kepercayaan publik luntur bahkan membangkang dari anjuran-anjuran pemerintah.
Berbondong-bondong kembali kampung ini akan menjadi masalah baru bagi kepolisian tingkat daerah. Pada tingkat pusat sudah dibangun operasi kepolisian aman nusa corona. Apa yg dilakukan tingkat polda maupun polres bahkan polsek dijabarkan sesuai dengan situasi wilayahnya juga corak masyarakat dan budayanya.
Langkah-langkah pemolisiqn pada tingkat birokrasi dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Kepemimpinan yang transformatif di mana kebijakan-kebijakan yang proaktif dan problem solving, empowering, mengutamakan pencegahan dan siap menghadapi berbagai hal dengan cepat hingga recoverynya.
2. Di bidang administrasi
a. Pokok-pokok dasar manajemen yang berkaitan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian segera disiapkan yang berkaitan SDM-nya, Sarpras (perorangan, kelompok/ unit dan kesatuan dan anggarannya).
b. Sistem operasionalnya dapat menyiapkan :
1) protokol-protokol penanganan sebagai piranti lunak yang mengacu dari UU, petunjuk tingkat pusat, perpol, renops dan sebagainya.
2) menyiapkan model-model skenario dari pencegahan pemeriksaan penanganan emergency evakuasi hingga recovery dsb.
3) menyiapkan posko yang dikendalikan kaposko agar K3I komunikasi koordinasi komamdo kendali dengan sistem informasi menjadi jembatan pusat monitoring evaluasi dan analisa sehingga prediksi antisipasi dan solusi terus dapat dilakukan. Termasuk mengcounter isu-isu berita hoax
4) menyapkan jejering sebagai key informan dan kontak person sampai dengan tingkat RW dan RT, bahkan siap untuk cipta kondisi untuk solusi
5) mitra-mitra kepolisian dapat diberdayakan sebagai kekuatan bersama dalam mendukung kegiatan-kegiatan satgas maupun kegiatan-kegiatan strategis politis maupun untuk pemberdayaan dan penggunaan serta pemberdayaan sumber-sumber daya.
6) menyiapkan petugas-petugas yang akan mengawaki posko, pasukan cadangan dan emergency, yang mengawaki satgas sesuai situasi dan kondisi
7) menyiapkan sarana prasarana untuk perorangan, unit maupun kesatuan untuk perlindungan diri, perlindungan peralatan, bantuan-bantuan evakuasi, bantuan medis darurat, mengatasi keterbatasan pelayanan kesehatan dsb
8) menyiapkan anggaran secara bujeter maupun non bujeter sistem penganggaran penggunaan dan pertanggungjawabannya.
Pada sistem pengelolaan operasional pada posko dapat menggunakan pola SITUPAK
1. Situasi ( pemetaan wilayah pemetaan masalah pemetaan potensi) dapat dilakukan secara digital dan ada penggambaran wilayah merah kuning hijau dsb. Bisa dikaitkan dengan vasta gatra yang ada sehingga pola-pola pemolisianya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
2. Tugas Pokok
– Preentif
– Preventif
– Represif
– Penanganan emergency
– Hinggarecovery
– Satgas bantuan ( bantuan administrasi, bantuqn opsnal, bantuan teknologi, bantuan medis dsb)
3. Pelaksanaan
Dapat dijabarkan bagaimana rutin yang rutin harian mingguan bulanan secara reguler
Bagaimana hal yang khusus sesuai skenario-skenario yang telah dibuat bisa juga dibuat sistem pengamanan kota atau dibuat secara parsial perwilayah atau permaslah. Dan pola pola penangananya oleh masing-masing satgas penanganan saat ada chaos keamanan penanganan masalah-masalah pada tempat layanan kesehatan, tempat-tempat publik dsb.
4. Administrasi
Sebagai sistem manajerial dari kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan akuntbilitasnya secara administrqsi, secara hukum ,secara fungsional yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya
5. Keterangan
Dapat diisi hal-hal penting seperti peta kontijensi pola serpas dan back up sistem
Poin-poin di atas tentu merupakan pokok-pokok pikiran secara konseptual yang dapat dijadikan panduan penjabarannya secara sistematis agar pemolisianya dapat proaktif dan problem sokving secara efektif dan efisien dalam menjaga keteraturan wilayah di saat pulang kampung di masa pandemi covid 19.
*CDL* (Dirkamsel Korlantas Polri)
