SETIAP momentum hari pendidikan nasional (Hardiknas) 2 Mei, publik selalu diajak merefleksikan kembali cita-cita Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan. Namun, di tengah turbulensi digital dan tantangan kuaitas SDM, wajah pendidikan kita sering kali terjebak dalam menara gading akademis yang jauh dari denyut nadi masyarakat bawah. Di sinilah, kehadiran Asosiasi Profesor Muslimat NU (APMNU) menjadi sebuah anomali positif sekaligus oase bagi transformasi pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia.
Jika R.A. Kartini di abad ke -19 berjuang melawan “pembodohan terstruktur” melalui surat-suratnya, maka para profesor di APMNU hari ini sedang melakukan “jihad intelektual” melalui riset dan advokasi kebijakan. Transformasi ini buka sekadar perpindahan dari perjuangan fisik ke perjuangan ilmu, melainkan pembuktian bahwa intelektualisme organik—istilah Antonio Gramsci untuk cendekiawan yant menyatu dengan massa—benar-benar hidup di rahim Nahdlatul Ulama.
Think Tank Akar Rumput
APMNU, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Amany Lubis, telah mecetak rekor MURI sebagai organisasi perempuan dengan jumlah profesor terbanyak. Namun, signifikansinya bukan pada deretan gelar, melainkan pada fungsinya sebagai think tank strategis bagi 36.000 ranting desa. Ini adalah infastruktur sosial desentralistik terbesar yang memastikan bahwa setiap program pemberdayaan didasarkan pada landasan akademik yang valid.
Dalam konteks Hardiknas, APMNU menawarkan model pendidikan berbasis masyarakat (community-based education) yang sangat kuat. Muslimat NU memposisikan pendidikan sebagai kunci pembebasan kaum perempuan melalui lima fokus strategis, yakni pemberantasan buta huruf, penguatan PAUD, pembekalan life skills, literasi kesehatan dan pemanfaatan ruang digital.
Di sektor pendidikan usia dini, langkah APMNU sangat konkret melalui rencana pendirian Sekolah Tinggi PAUD Muslimat NU yang bersifat bilingual, inklusif, dan integratif antara sistem pendidikan tinggi dengan pesantren. Ini menjawab kegelisahan Kartini yang dahulu mengkritik pengajaran tanpa makna. Dengan 9.800 TK/RA dan 6.226 PAUD yang dimiliki Muslimat NU, intervensi akademik dari para profesor ini akan menentukan kualitas literasi dasar jutaan anak bangsa.
Kepeloporan dan Ketahanan Bangsa
Sejarah Muslimat NU adalah sejarah menembus birokrasi patriarki. Dimulai dari tuntutan pendidikan agama yang setara di Muktamar Menes 1938 hingga otonomi penuh di Muktamar Palembang 1952, organisasi ini telah membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin tanpa membuang identitas domestiknya.
Kontribusi ini meluas pada aspek ketahanan bangsa dari bawah. Melalui Yayasan Kesejahrteraan Muslimat NU (YKMNU) dan Induk Koperasi An-Nisa (INKOPAN), para intelektual Muslimat NU merumuskan strategi penurunan stunting serta kemandirian ekonomi pelaku UMKM. Pendidikan dalam pandangan APMNU tidak berhenti di ruang kelas, tetapi mewujud dalam literasi finasial dan kesehatan di majelis-majelis taklim.
Model manajemen yang dikembangkan adalah “Maju Berdampak”. Para profesor, ekonom, medis, hingga pakar hukum di APMNU kini berperan sebagai aktor utama dalam merumuskan riset pengembangan yang inklusif. Mereka membuktikan bahwa kemaslahatan sosial dan kemandirian ekonomi adalah pilar utama dari politik kebangsaan yang mereka jalankan sejak kembali ke Khittah 1926.
Menuju Abad Baru pendidikan
Hardiknas 2 Mei ini harus menjadi momentum bagi para pemangku kebijakan untuk melihat APMNU sebagai mitra strategis dalam membangun peradaban. Dengan anggota yang mencapai 32 juta orang tersebar di 34 provinsi, Muslimat NU adalah infrasutruktur sosial sesungguhnya yang menopang ketahanan negara.
Kartini pernah berpesan melalui kutipan ayat al-Baqarah 257: Min al-Zulumat ila al-Nur (dari gelap kepada Cahaya). Hari ini, cahaya itu adalah ilmu penegtahuan yang dikelola secara professional oleh para perempuan ulama dan intelektual.
Jika Ki Hadjar Dewantara meletakkan dasar karakter pendidikan nasional, maka APMNU sedang melakukan akselerasi kualitasnya. Mereka memastikan bahwa pendidkkan bukan hanya milik masyarakat perkotaan atau mereka yang sanggup membayar mahal, melainkan hak yang harus diakses secara adil oleh ibu-ibu di pelosok dusun hingga anak-anak di panti asuhan. Inilah esensi “Merdeka Belajar” yang sesungguhnya, saat para professor turun ke desa, memabawa sains untuk menjawab doa-doa di majelis talim, dan mengubah wajah Indonesia menjadi lebih cerdas dan berdaya.
*Zumrotul Mukaffa* – (Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya)
