BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sekarang ini bukan waktunya kita saling menyalahkan. Meski Pemerintah terlambat, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Penting saat ini diutamakan, difokuskan, menggerakan sisi kemanusiaan, demikian diungkapkan Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) yang diketuai, Efriza, S.IP, M.Si lewat email, Minggu, (22/3).
Kemanusiaan adalah perasaan manusia dengan sesama manusia lainnya, yang dilandasi oleh rasa kepedulian, empati, bertenggang rasa, saling menyayangi, saling melindungi dan gotong royong antar sesama. Rasa luhur antar sesama manusia inilah yang termanifestasikan dalam Pancasila berdasarkan sila Kemanusiaan yang adil dan Beradab.
Dari sifat hakiki manusia ini maka memanusiakan sesama ini adalah persoalan utama. Oleh karena itu, dalam menghadapi wabah virus corona (COVID-19), Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) mengajak seluruh masyarakat, pelaku dunia industri, dan pejabat negara untuk saling membantu, saling mendukung, dan saling mengingatkan satu sama lain, bukan justru mengedepankan kebencian. Mari kita bersama-sama mengimplementasikan Sila Kedua dari Pancasila dengan aksi merawat kemanusiaan dan mengawal pembangunan.
Bagi PSKP, seluruh pejabat negara dan pejabat eksekutif daerah sudah seharusnya berkordinasi dengan Pemerintah Pusat. Demikian pula, Pemerintah Pusat perlu menunjukkan kepedulian dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Ini adalah gerakan kemanusiaan, gerakan negara menjadikan keselamatan warga negaranya sebagai yang utama. Mari bersama-sama melepaskan untuk mengedepankan ketokohan, ajang mencari popularitas, ini bukan ajang untuk persiapan Pilpres.
Peristiwa wabah covid-19, adalah ajang monumental bagi setiap individu warga negara Indonesia untuk menunjukkan aksi nyata meminimalisir penyebaran wabah sebagai tindakan bela negara.
Dengan ini PSKP mengajak untuk mengingatkan pentingnya membangun hubungan sosial bersama kita sebagai bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi merebaknya virus covid-19, yakni:
Pemerintah Pusat perlu mengefektifkan kordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan yang selaras sehingga tidak lagi terjadi disharmoni.
Status Pandemi dan juga status darurat bencana nasional ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ada di pundak Presiden sebagai pengambil keputusan, apalagi kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menunjukkan Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan kordinasi.
PSKP mendorong agar diberbagai daerah segera membentuk gugus tugas sampai di tingkat kelurahan (RT/RW) untuk mengedukasi dan sosialisasi bahaya Covid- 19 ke setiap anggota masyarakat.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu bersinergi dengan seluruh pelaku dunia industri agar berperan aktif dalam aksi kemanusiaan sebagai bagian tanggung jawab sosial dalam menghadapi wabah Covid-19.
Aksi-aksi sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh para pejabat di pemerintahan, perlu juga didorong untuk dilakukan oleh partai-partai pendukung pemerintahan. Dan, partai-partai yang diluar pemerintahan juga mesti turut melibatkan diri dalam aksi sosial kemanusiaan. Kehadiran partai-partai politik dalam peduli kemanusiaan ini adalah juga bentuk pembelajaran politik ke masyarakat, bukti kehadiran partai untuk masyarakat tidak hanya siklus lima tahunan saja.
Publik figur juga perlu memberikan edukasi yang positif untuk bersama-sama mendukung kerja pemerintah, kerja medis, dan aksi sosial.
Para tokoh agama dan tokoh informal masyarakat perlu bersama-sama untuk menunjukkan kepedulian bersama, turut pula mengalakkan rasa memiliki dan kebersamaan di masyarakat untuk saling memberikan edukasi yang positif antar sesama masyarakat.
PSKP juga mengajak seluruh komponen masyarakat, pendukung figur-figur tertentu, angggota partai-partai politik, untuk bersama-sama membagi pesan positif dengan konten dan caption positif di media sosial. Saat ini kita perlu bersama-sama membangun rasa kebersamaan dan optimisme. Singkirkan dulu politik, aksi kemanusiaan adalah utama.
Jika memang diperlukan, pemerintah dan aparat keamanaan perlu bersama-sama memberantas kembali berita hoaks yang malah menimbulkan keresahan di masyarakat.
Namun langkah ini, bisa dilakukan jika Pemerintah telah memberikan informasi jujur dan transparan mengenai hal-hal yang terkait penyebaran virus covid-19, seperti membuka informasi seluas-luasnya kepada publik tentang titik-titik penyebaran virus covid-19 di Indonesia. Sebab, munculnya konten negatif juga dipicu oleh cara komunikasi dari pemerintah yang menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat.
Wabah virus covid-19 semestinya mempererat rasa memanusiakan manusia di antara kita sebagai rakyat Indonesia. Virus covid-19 bisa dihadapi jika kita merawat kemanusiaan, mendukung pemerintah juga menunjukkan kita memberikan kepercayaan kepada para pejabat yang telah kita pilih di level pusat dan daerah. Dengan mendukung pemerintah dan menggerakkan kemanusiaan, diyakini kita akan bisa melalui permasalahan ini secara bersama-sama. (Savor)
