BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil meminta agar Pimpinan DPR RI memanggil Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar untuk dimintai keterangannya soal pernyataannya tentang tenaga kerja asing (TKA) asal China yang tiba di Kendari, pada Minggu (15/3/2020) lalu, setelah transit di Jakarta dengan tanpa proses di karantina terlebih dahulu 14 hari.
“Pernyataan Luhut itu membuat masyarakat bingung dan gaduh antara anggota kabinet,” kata Nasir Djamil dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Jumat (20/3/2020).
Kegaduhan itu, menurut dia, seharusnya tidak terjadi jika semua pihak memahami soal aturan keluar masuknya orang ke Indinesia, sebagaimana yang sudah diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.
“Sikap Luhut sangat aneh. Sebab, sekaliber dia masih mau pasang badan untuk melawan pihak-pihak, termasuk anggota dan dan kebijakan Presiden soal ancaman virus corona dari KA asal Tiongkok dan negara lainnya yang termuat dalam Kepres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19,” sindirnya.
Sikap tersebut, lanjut Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI itu, menimbulkan pertanyaannya, ada apa? Padahal, Kemenaker menyebutkan bahwa kedatangan TKA asal Tiongkok itu ilegal.
“Siapa yang patut kita percaya? Seharusnya, semua anggota kabinet harus memiliki sensitifitas dan cara pikir yang sama bahwa virus corona telah mengancam Indonesia. Untuk itu saya meminta Presiden segera menertibkan semua anggota kabinetnya agar lebih banyak bekerja ketimbang bicara,” tegas Nasir Djamil. (Kds)
