BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kasus coronavirus disease (COVID-19) yang terjadi di Indonesia, menyisakan tak hanya problematika ketakutan warga, tapi juga gaduh ruang publik terkait informasi yang beredar seputar wabah corona tersebut. Beberapa pejabat daerah pun disorot karena banyak memberikan informasi kepada publik tentang virus corona penyebaran hoaks dan disinformasi kepada masyarakat semakin memperparah kesimpangsiuran informasi.
Mananggapi kasus tersebut, analis kominkasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta, DR. Emrus Sihombing melalui keterangan tertulisnya kepada RRI Pro3, Jumat (6/3/2020) mengatakan mudahnya publik termakan informasi hoaks, seperti wabah virus corona, karena di pemerintah sendiri tidak ada koordiasi dan komunikasi politik yang bagus diantara mereka.
“Bukankah diantara pejabat-pejabat pemerintah ada yang menyampaikan pesan berbeda-beda, sehingga menimbulkan kepanikan di masyarakat. Misalnya bahwa ada salah seorang di dalam mempromosikan kesehatan mereka dari pemerintah mengatakan, bisa pakai masker baik yang sehat atau yang tidak sehat. Tetapi Menteri Kesehatan kita mengatakan pula lagi, bahwa masker bagi orang yang sakit saja yang menggunakannya. Nah ini ada kontra,” kata dia.
Sedang di sisi lain, lanjut Direktur Eksekutif Emrus Corner itu, ada penjemputan warga Negara Indonesia (WNI) dari beberapa negara untuk dipulangkan. Dari sini saja, menurut Emrus, orang bisa menilai ada apa ini?
“Lalu kemudian kemudian Menteri Kesehatan kita mengatakan juga bahwa orang meninggal lebih banyak karena katakan ah flu dan lain-lain sebagainya. Persoalannya yang menjadi pertanyaan kritis kita adalah kenapa tidak dijemput waktu flu-flu yang banyak menimbulkan orang meninggal? Tapi kenapa orang yang sedikit terkena virus corona ini kok dijemput?” ujarnya.
Oleh karena itu, Emrus mengatakan bahwa pemerintah harusnya antisipatif dari sudut komunikasi, mengingat isu corona ini sudah terjadi sejak Desember lalu. Seharusnya, pemerintah membuat manajemen krisis, sehingga terkoordinasi komunikasi politik diantara mereka pejabat pemerintah.
“Tetapi yang terjadi hari ini tidak ada itu. Sampai-sampai kementerian yang tidak dibidangnya itu pun berbicara soal virus corona itu. Sangat tidak baik. Harusnya dibuat satu pintu semua, misalnya manajemen krisis dibuat satu tim. Kalau sifatnya tehknis, kan bisa dilakukan oleh dokternya,” kata dia.
Namun lanjutnya, ketika hoaks menyebar, maka pakar-pakar atau katakanlah analis-analis komunikasi harus ada di sana (dalam tim), sehingga buruknya koordinasi dan komunikasi yang selama ini terjadi di pemerintah, tidak terulang kembali.
“Dengan adanya manajemen krisis, maka informasi yang keluar seperti soal wabah virus corona, ke publik itu sama. Kan defisini informasi itu adalah mengurangi ketidakpastian. Maka dari itu, kita harapkan pemerintah segera lah memperbaiki manajemen komunikasinya,” tutup Emrus Sihombing. (Asim)
