Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi (Anggota Komisi III DPR RI – Fraksi PKS, Dapil Kalimantan Selatan I) KETIKA berbicara tentang Rancangan Undang-Undang
Tag: Revisi
Pemerintah Pertimbangkan Revisi UU Ormas, Mendagri: Transoaransi dan Pengawasan Keuangan Penting!
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) di tengah kekhawatiran atas
DPR RI Sahkan Revisi UU TNI Jadi UU, Irman Gusman: Bentuk Adaptasi Terhadap Kompleksitas Global
BERITABUANA.CO, JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dalam Rapat Paripurna
Antara Revisi Undang-Undang TNI Terbaru dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri
Oleh: Agus Widjajanto (Praktisi hukum,dan penulis esai sertai pemerhati masalah sosial budaya politik hukum dan sejarah bangsanya) DINAMIKA masyarakat dalam menyikapi pengesahan
Panja DPR RI Lanjutkan Pembahasan Revisi UU TNI pada Senin 17 Besok
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Panitia kerja (Panja) DPR RI, akan melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU
Pembahasan Revisi UU TNI dan UU Polri Ditunda
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan untuk membatalkan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Revisi UU Pilkada Batal Dilaksanakan, Pendaftaran Pilkada Tetap Mengacu pada Putusan MK
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pengesahan revisi UU Pilkada yang sedianya direncanakan hari ini, Kamis (22/8/2024)
Revisi UU Pilkada Bukan Hal Baru, Sudah Dibahas Oktober 2023
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun ini sedang menjadi sorotan karena adanya persoalan dalam syarat pencalonan. Terkait dengan
Tenang, Revisi UU Pilkada tak Melenceng dari Putusan MK
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan pembahasan hasil revisi Undang-Undang (UU) Pilkada tak akan melenceng dari
Komisi VII DPR : Pemerintah Perlu Revisi Perpres 191/2024 Sebelum Batasi Konsumsi BBM Subsidi
BERITABUANA.CO, JAKARTA – DPR RI melalui Komisi VII mendorong Pemerintah untuk melakukan revisi Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan
No More Posts Available.
No more pages to load.