BERITABUANA.CO, JAKARTA – Daripada saling tuding dan mencari kesalahan antarnegara di tengah pandemi Covid-19 yang mengglobal saat ini, Wakil Ketua MPR RI Dr
Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Cari Solusi Kelebihan Kapasitas Lapas
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham), meningkatkan
Anggaran Pemindahan Ibukota Dialihkan, Anis Ingatkan Pemerintah Bantuan Harus Benar-benar Tepat Sasaran
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggaran penyiapan proyek infrastruktur Ibukota baru di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dialihkan untuk penanggulangan pandemi virus corona
Mufida: Pemerintah Harus Tolong PMI di Malaysia yang Menjerit Kelaparan
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah diminta menjalankan amanah Undang-undang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Saat ini jutaan PMI di Malaysia membutuhkan
Herman Herry: Publik Harus Fair Melihat Kebijakan Menkumham Saat Krisis Covid-19
Homepage » Berita »Herman Herry: Publik Harus Fair Melihat Kebijakan Menkumham Saat Krisis Covid-19 Herman Herry: Publik Harus Fair Melihat Kebijakan Menkumham Saat Krisis Covid-19
Komite II DPD RI Beri Usulan RUU Perubahan Tentang Minerba
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komite II DPD RI memberikan pandangan dan masukan atas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang
Ketua DPD RI Minta Presiden Evaluasi Program yang Kurang Tepat
BERITABUANA.CO, SURABAYA – Beberapa program dan kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan dampak pandemi virus corona atau Covid-19 telah diluncurkan. Namun ada beberapa program
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Galang Kepedulian Terhadap Rakyat Terdampak Covid-19
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Momentum Ramadhan 1441 Hijriah tidak dibiarkan berlalu begitu saja tanpa upaya yang terbaik untuk rakyat, agar tetap kuat dan bersabar
Klaster Ketenagakerjaan Butuh Masukan Banyak Pihak, Tepat Jika Ditunda
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Akhirnya Pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan klaster Ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Penundaan ini
PSBB Diperpanjang, Fahira Idris: Kita Harus Mundur Selangkah untuk Maju Dua Langkah
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Setelah melihat angka Covid-19 di Ibu Kota dan masih terdapat masyarakat maupun perusahaan yang tidak menghiraukan larangan selama PSBB,
No More Posts Available.
No more pages to load.