BERITABUANA.CO, KUALA LUMPUR – Ancaman siber dan gejolak geopolitik dunia membuat Malaysia bergerak cepat. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memastikan seluruh lembaga utama negara akan menggelar rapat maraton pekan ini untuk memperkuat pertahanan nasional.
Instruksi itu disampaikan Anwar dalam pidatonya di Parlemen Malaysia, Selasa 3 November. Ia menjelaskan, Sekretaris Utama Pemerintah dan Gubernur Bank Negara Malaysia akan memimpin langsung pertemuan lintas kementerian dan sektor keuangan. Fokusnya satu, melakukan penilaian risiko secara menyeluruh terhadap stabilitas negara.
Langkah ini diambil setelah Uni Eropa, Kanada, dan Jepang mengeluarkan imbauan kepada warganya untuk menimbun persediaan makanan. Imbauan itu muncul di tengah gempuran serangan siber yang melumpuhkan infrastruktur digital di Eropa dan negara-negara Barat.
“Kami tidak bisa abai. Perkembangan di Timur Tengah, eskalasi di Yaman dan Laut Merah, hingga ancaman keamanan di Eropa, semuanya bisa merembet ke dalam negeri. Ini soal keselamatan rakyat, stabilitas ekonomi, dan kepentingan nasional kita,” tegas Anwar seperti dikutip Reuters, Rabu (4/11/2026).
Anwar mengungkapkan, Dewan Keamanan Nasional sudah lebih dulu menggelar rapat tertutup pada Senin 2 November. Rapat itu membahas mekanisme pertahanan yang ada, memperkuat koordinasi antar kementerian, lembaga, dan aparat keamanan, serta menguji kesiapsiagaan negara dalam menghadapi skenario terburuk dari dalam maupun luar negeri.
Yang mengejutkan, Anwar secara terbuka menyinggung aktivitas intelijen asing. Ia menyebut ada jejak operasi intelijen Israel di negara tetangga, bahkan ada entitas yang terdeteksi di Phuket dan wilayah selatan Thailand.
“Intelijen kami melihat ini sebagai potensi ancaman nyata bagi Malaysia,” ujarnya.
Menurut Anwar, Malaysia menjadi target empuk karena memiliki salah satu infrastruktur digital dan pusat data terkuat di kawasan. Posisi tegas Malaysia dalam membela Palestina dan Gaza juga dinilai membuat negara ini masuk dalam radar pihak-pihak tertentu.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Direktur Jenderal Dewan Keamanan Nasional dijadwalkan memberikan briefing khusus dan tertutup kepada seluruh anggota parlemen dalam satu hingga dua hari ke depan. (Kds)







