BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026), dengan mengangkat isu krusial konflik Timur Tengah menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dalam pidatonya, Puan tidak hanya menyoroti dinamika geopolitik yang memanas, tetapi juga menyampaikan duka cita atas gugurnya Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei, dalam konflik tersebut.
Puan menegaskan bahwa dunia saat ini sedang menyaksikan konflik geopolitik yang menggunakan kekuatan militer, yang mencerminkan dinamika hubungan internasional sarat kepentingan strategis, dominasi keamanan regional, dan persaingan kekuatan global.
“Konflik antara AS, Israel, dan Iran tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan di tingkat regional, tetapi juga menggambarkan tantangan besar bagi tata kelola global ke depan,” ucapnya.
Menurut Puan, eskalasi aksi militer yang terjadi menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan militer telah mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara. Selain itu, konflik ini juga memperlihatkan dominasi negara tertentu atas negara lain, mengabaikan peran lembaga multilateral dalam mencegah konflik yang lebih luas, serta kegagalan sistem keamanan global dalam menjamin keseimbangan kepentingan antarnegara.
Situasi ini, imbuh Puan, menegaskan kembali pentingnya penguatan hukum internasional, peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, serta hak negara dalam mempertahankan kedaulatannya.
Sebagai respon, DPR RI menyatakan dukungan terhadap setiap upaya dan inisiatif diplomasi yang mendorong seluruh pihak untuk menahan diri, menghindari eskalasi konflik yang lebih luas, mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan menyelesaikan sengketa secara damai.
Bersamaan dengan itu, DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil peran dalam menjaga penghormatan terhadap hukum internasional, melindungi masyarakat sipil, serta memelihara perdamaian dan stabilitas global.
“DPR RI juga menegaskan pemerintah RI harus terus menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif dalam menjaga kepentingan nasional secara bijaksana, konsisten, dan konstruktif dalam merespons dinamika geopolitik global yang berkembang,” tambah Puan. (Asim)
