BERITABUANA.CO, JAKARTA – Program wajib belajar 13 tahun sejak taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA) harus menjadi perhatian semua pihak untuk direalisasikan, sebagai bagian proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik. Pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat membangun kolaborasi yang kuat dalam menyosialisasikan program tersebut agar dipahami masyarakat luas.
Penurunan alokasi anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada APBN 2025 harus menjadi perhatian bersama demi mewujudkan sejumlah target yang telah ditetapkan pemerintah di sektor pendidikan nasional.
“Rencana pemberlakuan wajib belajar sejak TK atau pendidikan anak usia dini (PAUD) harus mendapat perhatian dan pemahaman semua pihak, sehingga upaya membangun SDM nasional yang lebih baik dapat diwujudkan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/2/2025).
Catatan United Nations Children’s Fund (UNICEF) mengungkapkan pentingnya perkembangan anak usia dini dan perlunya mereka memperoleh layanan pendidikan anak usia dini (PAUD). Pada satu tahun pembelajaran prasekolah merupakan landasan bagi anak untuk menanamkan dasar-dasar numerasi, literasi, dan pembentukan karakter.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023 di Indonesia terdapat total 30,2 juta jiwa anak usia dini berusia 0-6 tahun atau 10,91% dari total penduduk Indonesia. Menurut Lestari, keberhasilan program wajib belajar 13 tahun sejak TK sangat diharapkan, sebagai bagian proses menanamkan kemampuan dasar terhadap generasi penerus bangsa.
Penanaman kemampuan dasar numerasi, literasi, dan karakter kepada anak usia dini, lanjut Rerie, sapaan akrab Lestari, merupakan tahapan penting dalam proses pertumbuhan setiap anak bangsa.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu, berharap sejumlah dukungan terhadap program-program yang telah dicanangkan pemerintah dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, Rerie berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat membangun kolaborasi yang kuat dalam menyosialisasikan program wajib belajar 13 tahun agar dipahami masyarakat luas.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga mendorong PAUD supaya menjadi prioritas pemerintah sebagai bagian proses pembangunan SDM nasional agar generasi penerus bangsa dapat menjawab sejumlah tantangan di masa depan. (Jim)
