BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah dan DPR RI mengubah target kemiskinan ekstrem dan ketimpangan pendapatan yang akan menjadi sasaran pembangunan nasional pada 2027. Perubahan itu disepakati Komisi XI DPR RI bersama pemerintah dalam pembahasan asumsi dasar RAPBN 2027.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan tingkat kemiskinan ekstrem nasional pada 2027 ditargetkan berada dalam rentang 0 persen hingga 0,5 persen. Angka tersebut berbeda dari target 0 persen yang sebelumnya tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.
Perubahan juga dilakukan pada target rasio gini. Pemerintah dan DPR menyepakati rasio gini 2027 berada pada kisaran 0,360 hingga 0,365, lebih rendah dibandingkan kisaran sebelumnya sebesar 0,362 hingga 0,367.
“Kemudian, gini ratio dalam satuan indeks, yaitu [sebelumnya] 0,362%-0,367% disepakati 0,360% sampai dengan 0,365%,” kata Misbakhun dalam Rapat Pengambilan Keputusan atas Asumsi Dasar dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2027, Rabu (2/9/2026).
Rasio gini merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran. Semakin rendah angkanya, semakin merata distribusi pendapatan atau pengeluaran di suatu wilayah.
Sementara itu, kemiskinan ekstrem menggambarkan kondisi ketika masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk mempertahankan kehidupan yang layak.
Selain sasaran kemiskinan dan ketimpangan, Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2027.
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pemerintah dan DPR juga menetapkan asumsi inflasi sebesar 2,5 persen yoy.
Untuk nilai tukar, asumsi rupiah ditetapkan sebesar Rp17.500 per dolar AS. Sementara itu, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diasumsikan sebesar 6,9 persen.
Target tersebut menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal dan program pembangunan pada tahun anggaran 2027.
Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka pada 2027 berada di kisaran 4,30 persen hingga 4,87 persen.
Pemerintah juga memasang target penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 juta hingga 3,49 juta pekerjaan.
Dari jumlah tersebut, proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81 persen.
Target ini menjadi bagian dari sasaran pembangunan yang diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas pekerjaan bagi masyarakat.
Pemerintah dan DPR turut menetapkan indikator kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian dan perikanan.
Indeks kesejahteraan petani ditargetkan mencapai 0,8038. Adapun nilai tukar petani (NTP) dipatok dalam kisaran 126-128.
Sementara itu, nilai tukar nelayan ditargetkan berada pada rentang 106-110.
Kesepakatan berbagai indikator tersebut akan menjadi bagian dari sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027, yang selanjutnya menjadi dasar pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi, sosial, dan fiskal sepanjang tahun depan. (Asim)
